Tenggarong, intuisi.co– Penurunan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kini berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6 triliun, pemerintah daerah harus lebih selektif menentukan prioritas pembangunan, termasuk perbaikan jalan.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan pemerintah daerah tetap berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur melalui Program Permukiman Idaman Terbaik. Program tersebut merupakan satu dari 17 Program Dedikasi dalam kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin periode 2025–2030.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan lingkungan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah. Peningkatan infrastruktur diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas, memperlancar mobilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan.
Namun, menurut Rendi, persoalan infrastruktur jalan di Kukar membutuhkan penanganan secara bertahap. Luas wilayah menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pembangunan. Cakupan wilayah Kukar bahkan mencapai sekamir 41 kali luas DKI Jakarta dan 112 kali luas Kota Solo atau Surakarta.
“Jadi, persoalan jalan, baik jalan lingkungan, jalan kabupaten, maupun jalan provinsi, tidak akan pernah selesai begitu saja. Wilayah Kutai Kartanegara sangat luas,” ucap Rendi, Senin (9/11/2026).
Dia menjelaskan, dibutuhkan waktu dan perencanaan berkelanjutan untuk memastikan kondisi jalan di seluruh wilayah Kukar semakin baik. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menentukan prioritas penanganan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran yang tersedia. Untuk 2027, fokus pemerintah daerah masih diarahkan pada perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada. Salah satu pekerjaan yang diharapkan dapat dituntaskan adalah ruas jalan Anggana–Muara Badak.
“Untuk sementara, fokusnya pada perbaikan jalan. Tidak ada penambahan infrastruktur yang disebutkan secara khusus. Penyelesaian jalan Anggana–Muara Badak juga belum tuntas. Mudah-mudahan pada 2027 sudah bisa diselesaikan sehingga masyarakat dapat menikmati jalan yang lebih baik dan mulus,” harapnya.
Selain ruas tersebut, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap jalan lingkungan dan akses penghubung antardesa maupun antarkelurahan. Infrastruktur ini dinilai memiliki peran penting karena menjadi jalur utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Tidak hanya mendukung mobilitas warga, keberadaan jalan yang memadai juga dibutuhkan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Akses transportasi yang baik diharapkan dapat membantu aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan yang selama ini memiliki keterbatasan konektivitas.
Di sisi lain, Rendi mengakui keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi kecepatan pembangunan infrastruktur. Kondisi fiskal Kukar saat ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya APBD dapat mencapai Rp12 triliun hingga Rp14 triliun, kini kemampuan anggaran daerah hanya berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6 triliun.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Terlebih, terdapat ketentuan alokasi belanja infrastruktur sebesar 25 persen setelah dikurangi belanja wajib dan mengikat.
“Dari kemampuan fiskal tersebut, anggaran yang dapat dialokasikan untuk infrastruktur hanya sekamir ratusan miliar rupiah, bahkan belum mencapai Rp1 triliun,” jelasnya. Untuk menyiasati keterbatasan fiskal tersebut, Pemkab Kukar berupaya mencari sumber pendanaan alternatif dari pemerintah pusat. Sejumlah skema yang diupayakan antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta berbagai sumber pendanaan lainnya.
Menurut Rendi, pembangunan daerah tidak bisa terus bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). Terlebih, penerimaan DBH yang diterima Kukar saat ini tidak lagi maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus menyiapkan usulan program yang berpeluang memperoleh dukungan pembiayaan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan meskipun kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan.
“Kami harus mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Linda Juniarti, mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan sekamir 10 proyek pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup sejumlah ruas strategis yang dinilai dapat memperkuat konektivitas antarwilayah.
Di antaranya ruas Teluk Bingkai–Lamin Telihan yang berpotensi menjadi akses penghubung menuju Kabupaten Kutai Barat, ruas Anggana–Muara Badak, serta Tanjung Limau–Batu-Batu. Selain peningkatan jalan, terdapat pula usulan pembangunan akses jembatan di Sebulu. Pemerintah daerah juga mengajukan pembangunan infrastruktur di wilayah hulu, termasuk kawasan Rimba Ayu dan sejumlah titik lainnya yang dinilai strategis untuk mendukung keterhubungan antarkawasan.
Linda menjelaskan, setiap usulan proyek harus dilengkapi dokumen teknis secara menyeluruh. Persyaratan tersebut meliputi kajian, rencana anggaran biaya (RAB), hingga dokumen pendukung lainnya sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan program yang akan mendapatkan pembiayaan.
Namun, dari sekitar 10 kegiatan yang diajukan, hingga kini baru satu usulan yang mendapatkan akomodasi, yakni peningkatan ruas jalan Tanjung Limau–Batu-Batu. “Kami mengusulkan sekamir 10 kegiatan. Dokumennya juga harus kami siapkan lengkap, mulai dari kajian, rencana anggaran biaya hingga dokumen teknis lainnya. Namun, yang baru diakomodasi hanya satu, yakni ruas Tanjung Limau–Batu-Batu,” pungkasnya.
Meski menghadapi penurunan kemampuan fiskal, pemerataan pembangunan jalan masih menjadi salah satu agenda pemerintah daerah. Selain memperbaiki kualitas permukiman, infrastruktur yang memadai diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka akses ekonomi masyarakat, serta menunjang aktivitas sosial di desa dan kelurahan. (ani/adv/ara)



