APBD-P 2026 Disahkan, Kukar Punya Anggaran Rp7,9 Triliun

intuisi

30 Sep 2026 15:17 WITA

APBD-P
DPRD bersama Pemkab Kukar secara resmi menyetujui dan mengetok palu penetapan APBD Perubahan 2026. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- APBD-P yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp7,9 triliun. Namun, angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kapasitas riil keuangan daerah karena di dalamnya terdapat penatausahaan pinjaman daerah sebesar Rp820 miliar.

Penetapan APBD-P 2026 dilakukan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kukar melalui rapat paripurna, Rabu (30/9/2026). Kesepakatan tersebut menjadi akhir dari rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD yang sebelumnya dibahas secara intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar bersama jajaran eksekutif.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan, secara riil kapasitas fiskal daerah berada di kisaran Rp7,1 triliun. Selisih dengan angka APBD-P berasal dari penatausahaan pinjaman Pemkab Kukar kepada Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar.

“Secara angka, terlihat angkanya lebih besar daripada anggaran murni tahun 2026. Kenapa bisa lebih besar? Karena di perubahan ini kami menatausahakan pinjaman di Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar,” jelas Aulia Rahman Basri usai rapat paripurna.

Menurut Aulia, pencatatan tersebut membuat struktur APBD-P terlihat lebih besar, meski kemampuan anggaran daerah secara riil justru mengalami penurunan sekitar Rp100 miliar dibandingkan anggaran murni 2026. Pinjaman yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah tersebut tetap harus dicatat dalam APBD Perubahan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

“Kita sekarang didampingi oleh pihak terkait, bagaimana menatausahakan itu. Dari hasil konsultasi dengan pihak terkait, hal ini harus dicatat menjadi bagian dari pendapatan dan nanti pembelanjanya sudah ditetapkan di poin pengeluaran, sehingga secara angka ini nampak lebih besar,” tambahnya.

Di luar penataan pinjaman tersebut, penyusunan APBD-P 2026 mempertimbangkan kembali kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja. Pemerintah bersama DPRD melakukan perhitungan ulang terhadap proyeksi pendapatan sekaligus menyesuaikan sejumlah pos pengeluaran.

Pembahasan dilakukan melalui Banggar DPRD Kukar bersama jajaran eksekutif. Aulia mengatakan penyusunan anggaran perubahan dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kondisi fiskal daerah.

“Perhitungan yang cermat terhadap pendapatan, efisiensi terhadap pengeluaran atau belanja, dan itu kita rumuskan dalam bentuk anggaran perubahan tahun 2026,” tutur Aulia menggarisbawahi komitmen efisiensi fiskal daerah.

Setelah APBD-P 2026 disahkan, perhatian pemerintah daerah kini beralih pada pelaksanaan program yang telah tercantum dalam anggaran. Aulia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Percepatan pelaksanaan dinilai penting mengingat waktu yang tersisa dalam tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Pemerintah daerah meminta perangkat daerah memastikan program prioritas, kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

Aulia juga mengingatkan agar proses administrasi tidak menjadi kendala yang membuat pelaksanaan kegiatan berjalan lambat. Setelah APBD Perubahan ditetapkan, perangkat daerah diminta segera masuk pada tahap eksekusi agar anggaran yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia berharap seluruh program yang telah disusun dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Pelaksanaan anggaran tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai wilayah Kukar.

“Nah, harapan kita mudah-mudahan dengan sudah ditetapkannya APBD perubahan ini, kita sudah bisa melakukan eksekusi-eksekusi cepat di lapangan, sehingga proses pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kukar,” pungkasnya.

Dengan ditetapkannya APBD-P 2026, pemerintah dan DPRD Kukar telah menyelesaikan tahapan pembahasan perubahan anggaran daerah. Selanjutnya, pelaksanaan program menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang telah disepakati dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik hingga akhir tahun. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!