Samarinda, intuisi.co- Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia atau Aspeksindo segera berganti ketua. Wali Kota Samarinda Andi Harun terpilih menjadi penggawa untuk periode selanjutnya.
Agenda pengukuhan ketua Aspeksindo ini berlangsung di Jakarta pada 24 – 25 Februari 2022 dan disiarkan langsung lewat kanal YouTube Kawasan Aspeksindo. Temanya Kolaborasi Memajukan Indonesia dari Pinggiran. Grup musik Utopia dan MC Dik Doank akan meramaikan event tersebut.
Direktur Eksekutif Aspeksindo Andi Fajar mengatakan dalam pelantikan itu juga akan dirumuskan program yang dapat menarik investasi di daerah. Dalam Rakernas itu juga akan diundang negara-negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA), mulai dari Australia, Yaman, Thailand,Uni Emirat Arab dan lain-lain. Tujuannya tak lain agar Indonesia mudah dalam urusan akses investasi di sektor maritim.
“Aspeksindo harus go international, sehingga kami berharap pelantikan dapat merumuskan program yang dapat menarik investasi di kawasan kepulauan dan pesisir,” ujar Andi Fajar Asti dalam rilis pers yang diterima intuisi.co pada Rabu, 23 Februari 2022.
Andi Harun sendiri terpilih menjadi ketua umum periode 2021- 2025 pada Munas II di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya, mantan legislator ini juga silaturahmi dengan Wakil Presiden RI, Maruf Amin pada Januari lalu.
Aspeksindo Diharapkan Menjadi Pilar Maritim Nusantara
Pada pertemuan tersebut Ma’aruf Amin menyampaikan kesiapannya menghadiri pelantikan dan memberikan apresiasi kepada Aspeksindo atas peran dan kontribusinya membangun masyarakat kepulauan dan pesisir.
“Semoga anggota menjadi menjadi pilar dan motor penggerak pemerintah pusat mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” terangnya.
Sedangkan Andi Harun berharap atensi pemerintah pusat untuk memberi kewenangan secara proposional kepada pemerintah daerah yang berbasis kepulauan dan pesisir. Dia juga menilai hilangnya kewenangan kabupaten/kota dalam mengelola sektor kelautan sangat menghambat sistem pengelolaan sumber daya laut di daerah.
“Birokrasi perizinan usaha di sektor kelautan begitu panjang yang sangat tidak efektif dan efisien. Kita membutuhkan investasi untuk mendorong pembangunan di sektor maritim,” tandasnya. (*)
