Aulia Rahman Basri Rotasi 64 Pejabat Kukar, Dorong Kinerja OPD Lebih Optimal

intuisi

2 Okt 2026 15:53 WITA

pejabat
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- Sebanyak 64 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat amanah baru melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (2/10/2026) sore.

Dari jumlah tersebut, delapan diantaranya dipercaya mengisi posisi sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD). Pelantikan dipimpin langsung Bupati Kukar Aulia Rahman Basri. Pengisian jabatan tersebut mencakup sejumlah posisi administrator, pengawas, hingga jabatan fungsional yang disesuaikan kebutuhan organisasi.

Delapan pejabat yang mendapat tugas sebagai sekretaris OPD memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi di masing-masing perangkat daerah. Selain mengelola urusan administrasi dan anggaran, sekretaris juga berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan program serta menerjemahkan kebijakan pimpinan ke dalam pekerjaan teknis.

Mereka yang dipercaya mengisi jabatan tersebut yakni Mopfiyanto Ramadhan sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Sofyar Ardanie Sriananda sebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Endri Rosandi sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Selanjutnya, Dedy Mulyadi dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Rini Sulistiyowati sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, M. Taufik Rahmani sebagai Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan, Samsiar sebagai Sekretaris Dinas Perkebunan, serta Yudiarta sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam arahannya, Aulia menyebut pelantikan tersebut merupakan bagian dari proses penataan dan peremajaan organisasi. Pergantian maupun pergeseran jabatan, menurutnya, merupakan hal yang wajar dalam dinamika birokrasi untuk memastikan posisi yang tersedia diisi aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan perangkat daerah.

“Ini merupakan sesuatu yang rutin, sesuatu yang biasa saja untuk peremajaan organisasi, sehingga pejabat-pejabat yang ada sesuai dengan kompetensinya,” ujar Aulia di hadapan para pejabat yang baru dilantik.

Ia menjelaskan, penempatan ini telah melalui proses pertimbangan dan evaluasi yang dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Penilaian tersebut mempertimbangkan kebutuhan organisasi sekaligus kompetensi masing-masing aparatur.

“Para pelayan negara yang memperoleh amanah baru tidak memandang pelantikan sebatas pergantian posisi dalam struktur pemerintahan,” tegasnya. Menurut dia, perubahan jabatan harus diikuti peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.

Pejabat Diminta Segera Beradaptasi

Bagi Aulia, keberhasilan penataan birokrasi tidak hanya diukur dari terisinya jabatan yang kosong. Kinerja setelah pelantikan menjadi bagian yang lebih penting, terutama dalam memastikan program pemerintahan dan pelayanan publik berjalan secara efektif.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tugas tanpa menunggu waktu terlalu lama. Orientasi utama dari pengisian jabatan tersebut, kata dia, tetap bermuara pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.

“Kita berharap dengan adanya proses pengisian jabatan ini, maka akan lebih meningkatkan lagi kualitas layanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain target peningkatan pelayanan, kemampuan beradaptasi juga menjadi perhatian Aulia. Sejumlah pejabat yang dilantik mengalami perpindahan lingkungan kerja maupun memperoleh tanggung jawab yang lebih besar sehingga membutuhkan penyesuaian terhadap tugas dan pola kerja baru.

“Kita berharap teman-teman yang dilantik hari ini bisa segera beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang baru, dan bisa bekerja lebih maksimal,” terangnya.

Kepala BKPSDM Kukar Rendra Abadi menjelaskan, 64 ASN yang dilantik terdiri atas beberapa rumpun jabatan. Komposisinya meliputi pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pejabat fungsional.

“Hari ini ada 64 pejabat yang kita lantik. Terdiri dari administrator, pengawas dan fungsional,” jelas Rendra.

Untuk jabatan administrator, sejumlah posisi yang diisi antara lain sekretaris dinas dan kepala bidang pada berbagai perangkat daerah. Jabatan tersebut memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi maupun pelaksanaan program sesuai bidang masing-masing.

Sementara itu, pejabat pengawas mayoritas ditempatkan pada posisi kepala unit pelaksana teknis (UPT). Posisi tersebut berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan teknis di lapangan sehingga membutuhkan kemampuan pengelolaan operasional yang baik.

Adapun pejabat fungsional ditempatkan pada sejumlah perangkat daerah sesuai kebutuhan dan bidang keahlian masing-masing. Penempatan ini diharapkan dapat memperkuat fungsi teknis serta mendukung pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi khusus.

Pelantikan 64 pemimpin tersebut selanjutnya menjadi bagian dari upaya penataan sumber daya aparatur di lingkungan Pemkab Kukar. Para pejabat yang menerima amanah baru dituntut segera memahami tugas, berkoordinasi dengan lingkungan kerja masing-masing, serta menerjemahkan tanggung jawab jabatan ke dalam kinerja yang terukur.

“Penyegaran organisasi pada akhirnya harus memberikan dampak terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa penataan jabatan tersebut mampu menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan responsif bagi masyarakat,” pungkasnya. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!