Tenggarong, intuisi.co– Gelombang penguatan ekonomi kerakyatan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan hasil konkret. Program Kredit Kukar Idaman (KKI), yang dirancang untuk mempermudah akses permodalan UMKM tanpa beban bunga, kini muncul sebagai salah satu instrumen pembiayaan daerah yang paling stabil dengan tingkat kredit macet di bawah 2,5 persen.
Angka itu menempatkan kinerja KKI jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional untuk sektor kredit produktif.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyebut capaian tersebut sebagai bukti bahwa masyarakat mampu mengelola modal usaha dengan disiplin ketika diberi skema yang adil. “Artinya, kredit ini sehat. Masyarakat yang meminjam bisa mengelola usahanya dengan baik,” ujar Aulia, Jumat (17/10/2025).
KKI sejak awal dirancang untuk menjawab kesenjangan akses pembiayaan yang selama ini dialami pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan skema tanpa bunga, berbagai kelompok usaha di desa maupun kecamatan bisa memperluas kapasitas kerja, membeli alat produksi, atau memperkuat modal harian tanpa terbebani kewajiban tambahan. Hingga saat ini, lebih dari 70 persen total dana bergulir telah tersalurkan ke ribuan penerima manfaat.
Aulia menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari proses verifikasi yang ketat dan pendampingan rutin oleh tim pengelola bersama Bankaltimtara. “Pendampingan menjadi kunci. Kita tidak hanya menyalurkan dana, tapi juga memastikan pelaku usaha mampu memutar modal dengan efektif,” jelasnya.
Untuk memperkuat jangkauan program, Pemkab Kukar menambah penyertaan modal sebesar Rp21 miliar dari dividen Bankaltimtara tahun 2024. Dengan penambahan itu, total penyertaan modal pemerintah daerah mencapai Rp42 miliar. Langkah ini disiapkan agar kapasitas pembiayaan terus berkembang dan bisa menjangkau lebih banyak UMKM.
Skema pembiayaan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Program Kukar Idaman Terbaik yang menempatkan penguatan UMKM sebagai prioritas utama. Pemerataan ekonomi di desa, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengembangan wirausaha lokal menjadi tujuan jangka panjang yang terus dikejar melalui program ini.
Melihat tren positif itu, Pemkab Kukar berencana menaikkan plafon pinjaman hingga Rp500 juta khusus bagi pelaku usaha dengan kapasitas lebih besar dan rekam jejak pembayaran baik. Rencana ini disiapkan untuk direalisasikan setelah penyertaan modal tambahan masuk pada 2026. “Insyaallah di 2026 kita sertakan kembali karena pos anggarannya sudah disiapkan dari dividen tahun sebelumnya,” ungkap Aulia.
Ia menegaskan bahwa kekuatan ekonomi daerah tidak harus bertumpu pada investasi skala masif. Dengan pengawasan yang transparan dan mekanisme pendampingan yang ketat, dana bergulir bisa menjadi motor perubahan bagi ekonomi masyarakat.
“Program seperti ini adalah investasi sosial. Ketika UMKM kuat, ekonomi daerah juga kuat. Dan yang paling penting, masyarakat punya akses modal yang adil dan berkeadilan,” pungkasnya. (adv/ara)
