Samarinda, intuisi.co – Masalah banjir yang kerap melanda Balikpapan dan Samarinda kembali menjadi sorotan kalangan legislatif Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Yusuf Mustafa, menegaskan perlunya pendekatan menyeluruh dalam menangani banjir, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peran aktif masyarakat dan pengembang properti.
“Hujan deras ditambah pasang laut menyebabkan air hujan tidak bisa langsung mengalir. Akibatnya, banjir pun tak terhindarkan,” ujar Yusuf saat diwawancarai oleh awak media pada Kamis (26/6/2025).
Menurut politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan itu, salah satu penyebab utama banjir adalah sistem drainase yang buruk di wilayah padat penduduk. Kombinasi antara curah hujan tinggi dan air laut pasang membuat genangan air bertahan lebih lama.
Meski demikian, Yusuf memberi apresiasi kepada Pemkot Balikpapan atas pembangunan kolam retensi atau bosem seluas 10 hektare. Infrastruktur ini dinilainya sebagai solusi jangka menengah yang efektif untuk menampung limpahan air hujan sebelum dibuang ke laut.
“Langkah seperti ini patut didukung. Dengan kolam penampungan, kita bisa mengurangi tekanan aliran air langsung ke laut,” jelasnya. Namun, sejumlah proyek drainase skala besar di kawasan rawan seperti Jalan MT Haryono, Jalan Jokotole, dan Jalan Mufakat masih belum berjalan optimal.
Yusuf menyebutkan, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam merealisasikan proyek-proyek tersebut.
“Pembangunan drainase di area strategis sudah dirancang, tapi pelaksanaannya masih tertunda karena anggaran daerah yang terbatas,” ungkap Politisi Partai Golkar itu. Ia juga mengkritisi perilaku pengembang perumahan yang dianggap kurang peduli terhadap sistem pembuangan air.
Banyak perumahan baru dibangun tanpa memperhatikan aspek drainase, sehingga memperburuk kondisi saat hujan lebat.
“Penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pengembang dan warga juga harus diedukasi agar memperhatikan drainase sejak tahap awal pembangunan,” tegasnya.
Ia pun mendorong campur tangan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan anggaran dan membantu perencanaan infrastruktur pengendalian banjir yang berdampak antarwilayah.
“Kalau hanya mengandalkan dana daerah, tentu tidak cukup. Pemerintah pusat harus turut ambil bagian, mengingat skala masalahnya menyangkut dua kota besar sekaligus,” pungkas Yusuf. (adv/rfh/ara)
