BKPSDM Kukar Kaji Penempatan PPPK Optimalisasi yang Jauh dari Domisili

intuisi

12 Okt 2026 15:17 WITA

BKPSDM Kukar
Penjelasan BKPSDM Kukar soal penempatan PPPK optimalisasi jauh dari domisili. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- Keluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil optimalisasi yang ditempatkan jauh dari domisili menjadi perhatian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kukar di Tenggarong, dengan fokus mencari solusi tanpa mengganggu kebutuhan pelayanan publik di setiap wilayah.

“Penempatan pegawai tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Setiap opsi pemindahan harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja di organisasi perangkat daerah (OPD) asal maupun tujuan, termasuk kesesuaian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab-ABK),” kata Sekretaris BKPSDM Kukar, Mopfy Ramadhan, pada Senin (12/10/2026).

Menurutnya, pemindahan pegawai harus dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kekurangan tenaga pada instansi yang ditinggalkan. Di sisi lain, aspirasi PPPK yang menghadapi kendala jarak tempat kerja dari domisili juga perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.

“Bukan tidak boleh mutasi, tetapi jangan sampai terjadi kekosongan tenaga pada perangkat daerah yang ditinggalkan. Kami akan menindaklanjuti keinginan Pak Bupati dan teman-teman PPPK optimalisasi, serta mencoba menjembatani agar mendapatkan solusi terbaik,” ujar Mopfy saat memberikan keterangan usai rapat.

Skema PPPK optimalisasi sebelumnya menjadi salah satu upaya pemerintah mengakomodasi peserta seleksi yang belum memenuhi ambang batas kelulusan atau passing grade. Melalui kebijakan tersebut, peserta yang memenuhi ketentuan dapat dipertimbangkan untuk mengisi formasi yang masih tersedia di berbagai instansi.

Konsekuensinya, penempatan pegawai mengikuti kebutuhan formasi yang ada, termasuk di kecamatan atau wilayah yang relatif jauh dari tempat tinggal mereka. Kondisi geografis Kukar yang memiliki wilayah luas membuat sebagian pegawai menghadapi tantangan perjalanan dan biaya transportasi untuk mencapai lokasi kerja.

BKPSDM Kukar kini mempelajari hasil kunjungan kerja Komisi I DPRD Kukar ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat. Catatan dan masukan dari kunjungan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan alternatif kebijakan penempatan PPPK optimalisasi.

Mopfy menyebut, masukan BKN menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan kebijakan optimalisasi. Karena itu, setiap kemungkinan penyesuaian penempatan harus dipastikan tidak bertentangan dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

“Dari beberapa notulen tersebut, memang ada beberapa masukan dari BKN. Optimalisasi harus memperhatikan kebutuhan organisasi. Notulen ini menjadi dasar untuk membahas kebijakan apa yang nantinya akan diambil,” ungkap Mopfy.

Hingga saat ini, BKPSDM Kukar menyatakan belum terdapat petunjuk teknis atau regulasi turunan dari pemerintah pusat yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemindahan PPPK hasil optimalisasi. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu berhati-hati sebelum menetapkan langkah relokasi.

BKPSDM akan mempelajari berbagai alternatif yang memungkinkan, kemudian menyampaikannya kepada pimpinan daerah untuk dipertimbangkan. Keputusan nantinya harus mempertemukan kebutuhan pegawai dengan kepentingan organisasi, sehingga perubahan penempatan tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

“Jika kebijakan optimalisasi nantinya mendapatkan contoh atau petunjuk teknis dari BKN, dan jika secara aturan memungkinkan, ya tentu kami akan sampaikan ke pimpinan alternatif-alternatif yang terbaik bagi ASN di Kukar,” tuturnya.

Perpanjangan Kontrak Berdasarkan Evaluasi Kinerja

Dalam RDP tersebut, persoalan evaluasi kinerja dan kekhawatiran mengenai pemutusan kontrak PPPK optimalisasi juga menjadi pembahasan. Mopfy menegaskan bahwa keberlanjutan masa kerja maupun perpanjangan kontrak tidak ditentukan secara sepihak tanpa dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi kinerja dilakukan oleh atasan langsung di masing-masing OPD. Penilaian tersebut dilaksanakan secara berkala setiap bulan melalui instrumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan sistem e-Kinerja untuk melihat pelaksanaan tugas serta capaian kerja pegawai.

“Evaluasi memang dilaksanakan setiap bulan untuk menilai kinerja, dan yang melaksanakan evaluasi adalah atasan langsung di OPD masing-masing. Rekomendasi tidak diperpanjang itu muncul dari hasil penilaian kinerja tersebut. Jika ada laporan resmi yang masuk dari instansi terkait, baru kami di BKPSDM akan menindaklanjutinya,” jelas Mopfy secara terperinci.

BKPSDM Kukar berkomitmen menyusun alternatif penataan pegawai dengan mempertimbangkan aspirasi PPPK, kebutuhan organisasi, serta arahan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. Langkah tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang proporsional tanpa menimbulkan kekosongan tenaga di instansi tertentu.

Pemerintah daerah menempatkan keberlangsungan pelayanan publik sebagai salah satu pertimbangan utama dalam proses tersebut. Penataan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pegawai sekaligus memastikan masyarakat di berbagai wilayah Kukar tetap memperoleh pelayanan yang memadai.

“Pembahasan selanjutnya akan mempertimbangkan kebutuhan organisasi sekaligus arahan Pak Bupati. Jangan sampai penataan ini justru menimbulkan ketimpangan atau kekosongan pelayanan di wilayah-wilayah tertentu,” pungkas Mopfy. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!