
Tenggarong, intuisi.co- Penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian setelah sejumlah posisi struktural masih belum terisi.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar menargetkan seluruh kekosongan tersebut dapat dituntaskan sebelum akhir 2026, termasuk jabatan yang akan ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun.
“Penyelesaian pengisian jabatan menjadi salah satu prioritas untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Penataan organisasi diharapkan tidak berlarut-larut hingga memasuki tahun anggaran berikutnya,” sebut Kepala BKPSDM Kukar, Rendra Abadi, Jumat (23/10/2026).
Target tersebut disiapkan setelah Pemkab Kukar merampungkan pelantikan 11 pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, beberapa waktu lalu. BKPSDM kini melanjutkan proses penataan dengan mempersiapkan pengisian sekitar 10 jabatan yang masih kosong.
Perhatian juga diarahkan pada sejumlah posisi yang berpotensi ditinggalkan pejabat karena memasuki masa purna tugas pada November 2026. Kondisi ini perlu diantisipasi agar pergantian personel tidak menghambat pelaksanaan tugas di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Rendra menilai kekosongan jabatan, terutama pada posisi yang memiliki fungsi koordinasi dan pengambilan keputusan, perlu segera ditangani. Apabila dibiarkan terlalu lama, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pembagian tugas, alur koordinasi, hingga pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
“Targetnya, pengisian jabatan tersebut dapat diselesaikan tahun ini. Kita pastikan penataan ini berjalan on track agar tidak menumpuk di tahun depan,” ujar Rendra.
Untuk memenuhi target tersebut, BKPSDM Kukar menyiapkan mekanisme pengisian jabatan menggunakan pendekatan manajemen talenta. Sistem ini akan menjadi instrumen dalam proses pemetaan dan penempatan aparatur sesuai kompetensi serta kebutuhan organisasi.
Pendekatan manajemen talenta memungkinkan pemerintah daerah mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menilai calon pejabat. Beberapa di antaranya meliputi kompetensi, rekam jejak kinerja, pengalaman, serta kapasitas aparatur dalam menjalankan tanggung jawab pada posisi yang akan diisi.
Penerapan sistem tersebut juga diarahkan untuk memastikan proses penempatan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah jabatan yang kosong.
“Kesesuaian antara kemampuan individu dan kebutuhan unit kerja menjadi pertimbangan penting agar pejabat yang terpilih mampu menjalankan tugas secara efektif,” terangnya.
BKPSDM menjadwalkan proses pengisian jabatan menggunakan mekanisme tersebut pada November 2026. Tahapan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penataan organisasi sekaligus mempersiapkan pergantian pejabat yang memasuki masa pensiun.
Melalui pemetaan talenta, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai potensi dan kemampuan aparatur. Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar untuk menentukan penempatan yang sesuai dengan kebutuhan setiap perangkat daerah.
Jaga Stabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Penuntasan pengisian jabatan dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pemerintah. Setiap posisi dalam struktur organisasi memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling berkaitan sehingga kekosongan terlalu lama dapat memengaruhi efektivitas kerja perangkat daerah.
Karena itu, BKPSDM Kukar berupaya menyelaraskan target penyelesaian dengan proses penempatan yang mempertimbangkan kapasitas aparatur. Percepatan pengisian jabatan diharapkan tetap berjalan melalui mekanisme yang terukur dan sesuai ketentuan.
Jika seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal, posisi yang saat ini kosong maupun yang ditinggalkan pejabat karena pensiun dapat segera memperoleh pengganti. Dengan demikian, perangkat daerah diharapkan tetap memiliki dukungan kepemimpinan yang memadai untuk menjalankan tugas dan program kerja.
Pemkab Kukar menargetkan penataan tersebut rampung sebelum pergantian tahun.
“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas birokrasi, memperlancar koordinasi antarperangkat daerah, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ani/adv/ara)



