BPKAD Kukar Tertibkan Aset Mangkrak, 101 Motor Dinas Segera Dilelang

intuisi

13 Okt 2026 13:29 WITA

BPKAD
101 motor Dinas Pemkab Kukar diusulkan akan dilelang lewat KPKNL. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- Sebanyak 101 sepeda motor dinas milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang mengalami kerusakan berat diusulkan untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya penataan barang milik daerah agar aset yang tidak lagi produktif dapat ditangani sesuai ketentuan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar menyebut kendaraan yang diusulkan tersebut masuk kategori scrap atau rongsokan. Proses pelelangan diharapkan dapat membantu mengurangi penumpukan kendaraan yang sudah tidak layak digunakan sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah daerah.

Kepala BPKAD Kukar Sukotjo melalui Kepala Bidang Aset Eko Bagus Sampurno mengatakan, penilaian fisik dan taksiran nilai kendaraan dilakukan dengan memperhatikan transparansi serta ketentuan yang berlaku.

Dalam proses tersebut, BPKAD juga menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk mendukung pengawasan dan memastikan tahapan penertiban aset berjalan sesuai prosedur.

“Mungkin pernah melihat kendaraan di depan Disdukcapil kemarin yang dipindahkan. Kendaraan itu sudah lama berada di sana dan kondisinya memang sudah menjadi rongsokan. Itu masuk dalam penilaian lelang nanti,” terang Bagus saat memberikan keterangan, Selasa (13/10/2026).

Kendaraan Layak Pakai Tak Langsung Dilelang

Penertiban kendaraan dinas tidak serta-merta membuat seluruh armada berusia tua masuk daftar pelelangan. BPKAD Kukar terlebih dahulu memilah kendaraan berdasarkan kondisi dan tingkat kelayakannya agar aset yang masih memiliki manfaat tidak langsung dilepas.

“Evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari kondisi fisik kendaraan, kebutuhan operasional organisasi perangkat daerah (OPD), hingga perbandingan biaya perbaikan dengan manfaat yang dapat diperoleh setelah kendaraan kembali digunakan,” ungkap Bagus.

Pemeriksaan kondisi fisik mencakup kelayakan komponen utama, termasuk sistem kelistrikan dan performa mesin. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah kendaraan masih memungkinkan diperbaiki atau justru lebih tepat diusulkan untuk dilelang.

Kebutuhan transportasi setiap OPD juga menjadi bahan pertimbangan. Kendaraan yang masih layak digunakan dan dibutuhkan untuk menunjang kegiatan lapangan berpeluang dipertahankan, selama perbaikannya dinilai masuk akal dari sisi pembiayaan.

“Kalau memang kendaraan tersebut masih memungkinkan untuk diperbaiki dan dimanfaatkan kembali, tentu akan lebih baik kalau masih bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional pemerintah daerah,” tegasnya.

Pendekatan tersebut diharapkan mencegah pemborosan anggaran untuk memperbaiki kendaraan yang tidak lagi memberikan manfaat sebanding. Sebaliknya, armada yang masih berfungsi dapat dioptimalkan untuk mendukung pelayanan dan aktivitas operasional perangkat daerah.

Terkait potensi pendapatan dari pelelangan 101 sepeda motor tersebut, BPKAD Kukar belum dapat memastikan nilai yang akan diperoleh. Besaran penerimaan baru diketahui setelah proses penawaran resmi dilaksanakan melalui portal lelang KPKNL.

“Hasil penjualan selanjutnya akan disetorkan ke kas daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Penetapan nilai akhir bergantung pada proses lelang, sehingga pemerintah daerah belum menetapkan angka penerimaan yang dapat dipastikan sejak awal,” ucapnya.

Setelah penertiban kendaraan roda dua, BPKAD Kukar juga menyiapkan langkah serupa untuk armada roda empat. Saat ini, proses penilaian tahap kedua tengah dipersiapkan terhadap mobil dinas yang terindikasi tidak efisien atau perlu dievaluasi pemanfaatannya.

Penilaian terhadap mobil dinas tersebut direncanakan melibatkan penilai independen. Pengawalan juga akan dilakukan bersama tim Kejari Kukar dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur untuk mendukung transparansi serta memastikan nilai aset ditetapkan secara wajar.

Melalui rangkaian evaluasi tersebut, penataan kendaraan dinas diharapkan tidak hanya mengurangi jumlah aset yang terbengkalai, tetapi juga memperjelas status dan pemanfaatan barang milik daerah.

“Kendaraan yang masih layak dapat dioptimalkan, sedangkan aset yang sudah tidak produktif dapat diproses sesuai ketentuan, termasuk melalui mekanisme lelang,” pungkasnya. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!