Tenggarong, intuisi.co- Peningkatan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah kembali digalakkan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun ini, Kelurahan Melayu di Kecamatan Tenggarong menjadi salah satu wilayah prioritas, dengan 36 rumah warga yang akan direnovasi secara bertahap.
“Seluruh proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat telah selesai. Data yang digunakan telah dicocokkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), guna memastikan ketepatan sasaran program,” kata Lurah Melayu, Aditiya Rakhman pada Jumat (21/3/2025).
Pelaksanaan program ini berada di bawah koordinasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kalimantan Timur. Intervensi perbaikan hunian ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung kelompok rentan yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
“Di Kelurahan Melayu, ada 36 rumah yang akan dibedah dengan bantuan dari Dinas Perkim Kaltim. Proses pendataan sudah rampung dan sekarang kami menunggu tahapan teknis selanjutnya,” ujarnya.
Adapun bantuan tidak hanya mencakup renovasi fisik bangunan, tetapi juga penyediaan fasilitas sanitasi dasar. Pemerintah menaruh perhatian pada rumah-rumah warga yang belum memiliki MCK layak maupun akses air bersih yang memadai.
Namun, terdapat perubahan dalam pelaksanaan di lapangan. Sebanyak 18 rumah yang berada di bantaran Sungai Kartini harus dikeluarkan dari daftar penerima karena wilayah tersebut termasuk dalam zona rawan bencana. Pemerintah kemudian mengalihkan bantuan ke warga lain yang juga terdata di DTKS dan berada di lokasi yang lebih aman.
“Ini soal keselamatan jangka panjang. Meskipun mereka terdata, kita harus pastikan pembangunan tidak dilakukan di zona merah. Karena itu, dialihkan ke warga kurang mampu lain yang juga tercatat di DTKS,” jelas Aditiya.
Program BSPS di Kelurahan Melayu dijalankan dalam dua tahap. Tahap pertama dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan tahap kedua akan dilanjutkan dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada pertengahan tahun ini.
“Provinsi memulai lebih dulu tahun ini, sementara kabupaten menyusul. Kami harap sinergi ini bisa mempercepat capaian target rumah layak huni di Kukar, khususnya di kawasan-kawasan padat seperti Melayu,” tambah Aditiya.
Dalam pelaksanaannya, program ini turut melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Warga penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga berperan langsung dalam proses pembangunan rumah, mulai dari tahap perencanaan hingga pengerjaan.
“Semangat gotong royong dan swadaya masih sangat kuat di masyarakat. Ini yang coba kita jaga dalam program seperti ini,” tutur Aditiya.
Langkah pemerintah dalam menyasar permukiman padat dan kawasan pinggiran dinilai sebagai upaya menghadirkan keadilan dalam pembangunan. Dengan adanya program BSPS, diharapkan tidak hanya kondisi fisik rumah yang membaik, tetapi juga kualitas hidup dan rasa aman warga dapat meningkat secara signifikan. (adv/ara)
