Bupati Aulia Tegaskan Relokasi Bantaran Sungai Kukar Tak Boleh Rugikan Warga

intuisi

6 Nov 2026 10:58 WITA

Kukar
Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah, meninjau sejumlah lokasi rencana penataan kawasan permukiman di Kukar. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co– Penataan permukiman padat di sepanjang Sungai Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mulai memasuki tahap persiapan lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memastikan rencana penataan dan relokasi warga akan mengedepankan perlindungan hak masyarakat, terutama terkait tempat tinggal dan keberlangsungan mata pencaharian.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas proposal penataan kawasan perkotaan yang sebelumnya disampaikan Pemkab Kukar kepada pemerintah pusat. Selain Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, kegiatan itu juga dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Jalan Panjaitan dan permukiman padat di sepanjang Sungai Tenggarong. Wilayah tersebut menghadapi sejumlah persoalan lingkungan, mulai dari keterbatasan sanitasi, pengelolaan sampah yang belum optimal, hingga risiko banjir yang kerap terjadi setiap tahun.

“Dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PKP menjadi peluang untuk memperbaiki kualitas kawasan permukiman,” sebut Aulia. Dukungan tersebut mencakup pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dasar yang dibutuhkan untuk menunjang lingkungan tempat tinggal yang lebih layak.

Namun, ia mengingatkan agar rencana penataan tidak hanya berorientasi pada perubahan fisik kawasan. Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat yang selama ini bermukim di lokasi tersebut tetap mendapatkan perlindungan dan tidak kehilangan hak-haknya akibat kebijakan pembangunan.

Pengalaman penataan permukiman di kawasan bantaran Sungai Mahakam pada masa lalu menjadi salah satu pertimbangan Pemkab Kukar untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Karena itu, proses relokasi harus disiapkan melalui perencanaan yang matang dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga.

“Kami ingin memastikan masyarakat tidak dirugikan. Hak-hak warga yang memang sah harus diperhatikan, termasuk bagaimana mereka tetap memiliki tempat tinggal yang layak dan dapat mempertahankan mata pencahariannya,” ungkap Aulia di sela-sela peninjauan.

Mangkurawang dan Jongkang Jadi Alternatif Relokasi

Sebagai bagian dari persiapan, Pemkab Kukar telah memetakan sejumlah alternatif lokasi untuk menampung warga yang nantinya terdampak penataan. Dua wilayah yang disiapkan yakni kawasan Mangkurawang dan Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu.

Kedua lokasi tersebut turut dikunjungi Fahri Hamzah bersama rombongan untuk melihat langsung kondisi serta potensi pengembangannya sebagai kawasan permukiman baru.

Pemkab Kukar menegaskan bahwa penataan tidak akan dilakukan melalui pemindahan warga secara sepihak. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan lokasi, kelayakan hunian, serta berbagai fasilitas pendukung sebelum tahapan relokasi dilaksanakan.

Aulia juga meminta masyarakat, terutama yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, agar tidak terburu-buru menyimpulkan kebijakan tersebut sebagai upaya penggusuran. Menurutnya, penataan kawasan memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memindahkan penduduk dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Program ini diarahkan untuk memperbaiki kondisi daerah aliran sungai (DAS), mengurangi potensi banjir, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Penataan permukiman diharapkan dapat menciptakan kawasan yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat.

Sementara itu, Fahri Hamzah menyambut baik rencana Pemkab Kukar dalam menata kawasan permukiman padat. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden melalui gerakan nasional Indonesia Asri, yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

Menurut Fahri, pemerintah pusat siap mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dasar di kawasan baru yang telah dipersiapkan. Penataan tersebut diharapkan dapat menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, terutama bagi anak-anak dan generasi mendatang.

“Intinya, kita ingin menghilangkan kawasan yang terlalu padat dan tidak sehat, kemudian menata kawasan baru yang lebih baik agar anak-anak dan generasi mendatang dapat tumbuh di lingkungan yang lebih sehat,” tutur Fahri usai meninjau lokasi rencana relokasi di Desa Jongkang.

Selain meninjau kawasan permukiman dan alternatif relokasi, rombongan juga melihat rencana pembangunan jalur hijau di Jalan Kartini. Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah di Pendopo Odah Etam.

Ke depan, Pemkab Kukar akan menyusun skema penataan kawasan beserta kebutuhan anggarannya secara bertahap. Koordinasi dengan berbagai pihak juga akan diperkuat, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS), mengingat penanganan aliran sungai melibatkan kewenangan pemerintah di luar pemerintah kabupaten. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!