Bupati Edi Serahkan DTKS Kukar ke Kemensos
Bupati Edi serahkan lis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2022 ke Kemensos. Daftar ini sudah melewati tahapan verifikasi lapangan.
Tenggarong, intuisi.co-Bupati Edi Damansyah bersama wakilnya Rendi Solihin berkomitmen untuk menuntaskan persoalan kemiskinan di Kutai Kartanegara (Kukar).
Langkah tersebut diamini dengan menunaikan sinkronisasi hasil verifikasi dan validasi atau biasa disebut verivali DTKS 2022.
Bupati Kukar, Edi Damansyah pun terbang ke Jakarta untuk menyambangi kantor Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial alias Pusdatin Kesos, Kementerian Sosial (Kemensos).
Agenda ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Akhmad Taufik Hidayat, Kepala Dinas Sosial Kukar Hamly, serta para camat.
Kepada petugas Pusdatin Kesos, Bupati Edi Damansyah menyerahkan DTKS yang telah diverifikasi ulang. Ia pun turut memaparkan proses verivali yang dilakukan dari tingkat desa/kelurahan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dari rumah ke rumah.
Haslinya, tercatat 60.937 rumah tangga dalam DTKS 2022. Namun setelah proses verivali, yang layak mendapat bantuan sebanyak 36.989 rumah tangga.
Bupati Edi Pastikan Penerima Bantuan Benar-benar Laik
Sementara Verivali DTKS berdasarkan Anggota Rumah Tangga (ART) tercatat 190.930, dan yang masih layak mendapat bantuan 124.493. Sisanya terlihat sudah mampu, tidak ditemukan, pindah, data ganda hingga sudah meninggal.
“Jadi setelah vervali, Ruta maupun ART yang layak dapat bantuan berkurang dari data awal,” ujar Bupati Kukar Edi Damansyah pada Kamis 13 Oktober 2022.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kukar, Hamly menjelaskan, DTKS tersebut merupakan data yang dihimpun di 18 kecamatan di Kukar.
Adapun penyebab diverifikasi ulang karena DTKS Kukar mengalami margin eror sebesar 39 persen. Data tersebut kini tidak lagi sah untuk digunakan.
“Dari data yang telah divalidasi ulang, 61 persen yang masuk DTKS ditemukan valid,” terangnya.
Dengan telah diperbaruinya DTKS, Hamly berharap, tidak ada lagi masalah selisih jumlah penerima manfaat bantuan antara data di sistem dengan lapangan.
Dengan begitu, Pemkab Kukar dapat menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran. Biasanya, bantuan sosial dari Kemensos disalurkan sebanyak empat kali dalam setahun atau dengan kata lain bertahap.
“Yang terpenting, data Kukar sudah mendekati valid. Tidak ada lagi selisih sampai 30 persen,” pungkasnya. (*)
