Tenggarong, intuisi.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan melibatkan sektor swasta. Salah satu langkah yang kini didorong adalah pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan untuk membantu pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga yang membutuhkan.
Melalui skema ini, Pemkab Kukar berharap pembiayaan JKN dapat lebih terbantu sehingga layanan kesehatan dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat, khususnya bagi mereka yang tergolong sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyoroti keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target Universal Health Coverage (UHC) secara nasional.
“Target Presiden pada 2024 adalah 98 persen, dan Kukar telah mencapai 98,18 persen,” ungkap Sunggono, Selasa (25/2/2025).
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung program JKN. Atas pencapaian tersebut, Pemkab Kukar bersama 33 provinsi dan 446 kabupaten/kota di Indonesia menerima penghargaan atas pencapaian ini.
Dalam mendukung visi Kukar Idaman, Pemkab Kukar menargetkan seluruh masyarakat dapat terdaftar dalam JKN. Alokasi anggaran melalui APBD pun telah disiapkan, namun proses sinkronisasi dan validasi data peserta tetap menjadi tantangan yang harus terus dibenahi.
Sunggono menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan Ketua RT dalam memperbarui serta memverifikasi data kepesertaan agar lebih akurat dan terkini.
“Keterlibatan RT sangat penting karena mereka mengetahui kondisi masyarakat secara langsung,” sebutnya.
BPJS Kesehatan Cabang Kukar turut merinci kebutuhan anggaran untuk mendukung program JKN tahun 2025. Berdasarkan data per 1 Desember 2024, terdapat 143.925 peserta dari kategori PBPU dan BP di Kukar. Dengan pertumbuhan rata-rata 2.433 peserta per bulan, jumlah peserta diperkirakan meningkat menjadi 161.925 jiwa pada akhir 2025.
Seiring bertambahnya jumlah peserta, kebutuhan anggaran pun turut meningkat.
“Dengan jumlah peserta yang terus berkembang, estimasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program JKN pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp69,7 miliar,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Ika Irawati.
Dana tersebut diperlukan untuk memastikan peserta dari kategori PBPU dan BP tetap mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Ika menambahkan, tren peningkatan jumlah peserta menunjukkan betapa pentingnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat Kukar.
Guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan ini, BPJS Kesehatan Cabang Kukar dan Pemkab Kukar terus menjalin kerja sama dalam mendukung pembiayaan peserta JKN. Alokasi anggaran dari APBD juga akan terus diperkuat guna memastikan program JKN berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.
Diharapkan, sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Kukar dapat semakin memperkokoh sistem layanan kesehatan daerah, memastikan layanan medis dapat diakses secara merata, serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh warga.
“Proyeksi jumlah peserta yang terus meningkat menjadi tantangan besar, tetapi juga peluang untuk memperbaiki sistem kesehatan di Kukar,” pungkas Ika. (adv/ara)
