Tenggarong, intuisi.co – Warga Kutai Kartanegara (Kukar) kini dapat mengakses layanan kesehatan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) di seluruh 20 kecamatan, selama kepesertaan BPJS Kesehatan mereka masih aktif.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Muffidah, mengatakan pelaksanaan layanan tersebut sejauh ini berjalan baik dan tidak menemui kendala berarti di lapangan. Warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya masih aktif cukup datang ke fasilitas kesehatan tempat mereka terdaftar.
“Sudah berjalan. Program tersebut telah berlaku di seluruh 20 kecamatan di Kukar, karena NIK itu sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan,” kata Ismi di Tenggarong, Sabtu (7/11/2026). Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tidak lagi wajib membawa kartu kepesertaan BPJS Kesehatan saat mengakses layanan.
Petugas puskesmas maupun klinik cukup memasukkan NIK yang tercantum pada KTP ke dalam sistem untuk memeriksa status kepesertaan. Dengan demikian, warga yang kepesertaannya aktif dapat langsung memperoleh pelayanan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan hanya dengan menunjukkan identitas kependudukan.
Ismi menjelaskan, layanan ini berlaku sejak masyarakat datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas atau klinik tempat peserta terdaftar. Jika kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, fasilitas kesehatan tersebut dapat memberikan rujukan ke rumah sakit sesuai prosedur.
“Kalau pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, puskesmas atau klinik sebagai FKTP akan memberikan rujukan ke rumah sakit sesuai prosedur yang berlaku, terutama kalau kondisinya sudah tidak dapat ditangani di tingkat FKTP,” tegasnya.
Dinkes Kukar mencatat cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini mencapai sekitar 94 persen dari total penduduk. Angka tersebut menunjukkan sebagian besar warga Kukar telah memiliki akses terhadap jaminan kesehatan. Namun, sekitar 6 persen masyarakat masih belum terdaftar atau kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena layanan menggunakan KTP tetap bergantung pada status kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif.
Ismi menyebut belum tercapainya cakupan 100 persen dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya perubahan status pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), perubahan data kependudukan, hingga perubahan desil kesejahteraan masyarakat. Kondisi serupa juga terjadi pada peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang iurannya ditanggung pemerintah pusat.
Kepesertaan kelompok tersebut mengikuti ketentuan berdasarkan desil kesejahteraan. Ketika data seseorang berubah dan tidak lagi masuk dalam kelompok desil 1–5, kepesertaannya dapat dinonaktifkan. “Jadi, ada hal-hal tertentu yang membuat kepesertaan ini belum 100 persen,” bebernya.
Karena itu, pemerintah daerah tetap memberi perhatian kepada masyarakat yang mengalami perubahan status kepesertaan. Terutama bagi mereka yang sebelumnya telah mendapatkan jaminan, tetapi kemudian kehilangan kepesertaan akibat perubahan data atau kondisi sosial ekonomi. Di sisi lain, Ismi menegaskan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan tidak hanya berasal dari PBI-JK.
Terdapat berbagai segmen kepesertaan, mulai dari PBI yang ditanggung pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, hingga pekerja, ASN, serta masyarakat yang kepesertaannya dijamin perusahaan.
Sementara itu, layanan kesehatan yang dijamin pemerintah tetap mengacu pada ketentuan kelas III.
Meski demikian, penggunaan KTP sebagai identitas pelayanan pada dasarnya memanfaatkan NIK yang telah terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan.
“Programnya kelas III memang. Tetapi pelayanan menggunakan KTP dapat dimanfaatkan peserta BPJS Kesehatan dari berbagai kelas kepesertaan, karena dasarnya NIK. Untuk yang dijamin pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, ketentuannya tetap mengacu pada kelas III,” tutupnya. (ani/adv/ara)



