Samarinda, intuisi.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong upaya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui pengembangan program desa ramah perempuan dan anak. Namun, DPRD Kaltim menilai bahwa evaluasi terhadap program serupa di tingkat kelurahan perlu dilakukan sebelum program diperluas ke desa-desa.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa peran perempuan dan anak sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan masa depan.
Menurutnya, keberhasilan suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh sejauh mana perlindungan dan pemberdayaan terhadap dua kelompok ini dilakukan secara serius.
“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak. Dua elemen ini sangat penting,” ujar Darlis, Minggu (08/6/2025).
Namun, Ia menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam mengevaluasi program kelurahan ramah perempuan dan anak yang sudah berjalan. Ia menyebut, data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan.
Oleh karena itu, Darlis menilai perlu ada laporan keberhasilan dan tantangan dari program di tingkat kelurahan sebelum dilanjutkan ke desa.
“Jangan sampai kita terlalu optimistis meluncurkan program baru tanpa menyelesaikan persoalan yang sudah ada. Pemerintah harus terbuka kepada publik terkait capaian program di kelurahan, agar pengembangan ke desa bisa lebih tepat sasaran dan realistis,” tegas Darlis.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, menjelaskan bahwa inisiatif desa ramah perempuan dan anak merupakan bagian dari program nasional yang dikembangkan oleh Kementerian PPPA.
“Desa adalah unit pemerintahan terkecil, namun justru menjadi kunci dalam mencetak generasi bangsa yang berkualitas dan berdaya saing, terutama untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” jelas Noryani.
Ia menambahkan bahwa pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan perempuan dan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan perlu dimulai dari desa. Fokusnya bukan hanya pada perlindungan secara sosial dan ekonomi, tetapi juga menciptakan ruang-ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak untuk berkembang.
“Kita ingin pemerintahan desa bisa menyusun pembangunan yang inklusif, memberi ruang bagi perempuan untuk berdaya dan anak-anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung,” pungkasnya. (adv/rfh/ara)
