Tenggarong, intuisi.co– Menjaga alam kini menjadi sumber pendapatan rutin bagi desa-desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Melalui proyek karbon, kawasan gambut yang dulunya hanya dianggap sebagai zona konservasi kini berubah menjadi aset produktif yang mendukung pembangunan tanpa merusak lingkungan.
Inisiatif ini dijalankan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan PT Tirta Carbon Indonesia. Sebanyak 10 desa telah resmi bergabung dalam proyek pengelolaan karbon, yang tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga membuka akses pendanaan alternatif bagi desa.
Wilayah yang menjadi sasaran proyek tersebar di empat kecamatan: Kembang Janggut, Muara Kaman, Kota Bangun, dan Kenohan. Desa-desa seperti Muara Siran, Kupang Baru, Bukit Jering, Liang, Sebelimbingan, dan Tuana Tuha telah masuk dalam area konsesi karbon yang dipetakan melalui verifikasi lapangan.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, kerja sama ini akan memberikan kompensasi langsung kepada desa dalam bentuk pendanaan tetap, serta membuka peluang program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Ini menjadi peluang besar bagi desa untuk memperkuat kapasitas fiskal mereka tanpa sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat atau APBD,” ujarnya, Sabtu (2/8/2025).
Dana yang diperoleh dari proyek karbon dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan yang selama ini sulit dipenuhi karena keterbatasan anggaran. Prioritas penggunaan dana meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, layanan dasar kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal.
Transformasi ini menandai pergeseran paradigma pembangunan desa. Lahan gambut dan hutan desa yang sebelumnya dianggap pasif kini menjadi sumber ekonomi berbasis ekologi.
Desa yang aktif menjaga dan melestarikan kawasan karbon akan menerima imbal balik ekonomi secara langsung.
Arianto menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang. “Ini adalah pembangunan berbasis sumber daya yang lestari,” katanya.
Untuk memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat, DPMD Kukar akan melakukan pendampingan intensif terhadap desa peserta. Tata kelola dana karbon akan diawasi melalui sistem transparan, dengan laporan berkala dan pelibatan warga dalam proses perencanaan.
Pentingnya akuntabilitas juga menjadi sorotan. Arianto menekankan bahwa pelaksanaan program harus bebas dari penyalahgunaan dana.
“Kalau ini berhasil, kita punya model pembangunan desa yang tidak hanya bergantung pada anggaran rutin, tapi juga dari komitmen desa terhadap kelestarian alam,” tambahnya.
Lebih dari sekadar proyek karbon, program ini diharapkan menjadi contoh pengembangan ekonomi hijau di tingkat desa. Dampaknya tidak hanya pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
“Kami ingin desa-desa di Kukar menjadi pionir ekonomi hijau. Bukan hanya menjaga alam, tapi juga memanfaatkannya secara bijak untuk meningkatkan taraf hidup warganya,” tutup Arianto. (adv/ ara)
