Tenggarong, intuisi.co– Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, kini memiliki Koperasi Merah Putih yang siap mengelola sembako, gudang, hingga layanan dasar warga.
Koperasi ini lahir sebagai wadah ekonomi kolektif yang sah secara hukum, dirancang untuk menanggulangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan dari luar desa dan sekaligus memperkuat kemandirian lokal.
Kepala Desa Ponoragan, Sarmin, menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi ujung tombak ketahanan pangan berbasis desa.
“Kita tidak boleh tergantung pada pasokan luar. Kalau terus-menerus beli dari luar, artinya kita belum mandiri. Sebesar apa pun kekuatan negara ini, tanpa pangan yang kita hasilkan sendiri, itu bukan kekuatan sejati,” ujarnya, Rabu (25/6/2025).
Sarmin menegaskan, pendirian koperasi telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Semua dokumen administrasi diproses melalui notaris, dan bangunan fisik untuk operasional koperasi sudah siap. Struktur organisasi juga lengkap, sehingga pengelolaan usaha dapat berjalan profesional dan transparan.
Koperasi Merah Putih sendiri merupakan jenis koperasi yang berbasis anggota, di mana setiap warga bisa berperan aktif, baik sebagai anggota maupun pengurus.
Selain menyediakan kebutuhan pokok, koperasi ini juga mengelola layanan dasar seperti distribusi LPG, pengelolaan gudang pangan, hingga potensi layanan kesehatan sederhana. Pendekatan ini memungkinkan koperasi menjadi lembaga yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Terkait pendanaan, Sarmin menekankan prinsip kehati-hatian. Berbeda dengan BUMDes, koperasi lebih fleksibel. “Kalau modal cukup dari anggota, tidak perlu pinjaman. Tapi kalau diperlukan, pinjaman pun harus punya mekanisme pengembalian yang jelas,” katanya.
Strategi berbasis potensi lokal dan kebutuhan nyata warga, Koperasi Merah Putih di Ponoragan diharapkan tidak hanya menopang ekonomi desa, tetapi juga menjadi contoh nasional dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas.
Keberadaan koperasi ini diharapkan menumbuhkan semangat gotong royong, kemandirian, dan kesejahteraan warga dari bawah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan layanan dasar desa secara berkelanjutan. (adv/ara)
