Samarinda, intuisi.co – Insiden tabrakan kapal tongkang bermuatan kayu terhadap Jembatan Mahakam pada Minggu (16/2/2024) lalu kembali memicu kekhawatiran publik. Banyak masyarakat dan netizen khawatir akan keselamatan infrastruktur penting di Kalimantan Timur (Kaltim) itu.
Rekaman CCTV yang beredar juga menunjukkan jembatan bergoyang saat kejadian meskipun telah dilengkapi dengan fender pelindung. Menurut keterangan dari pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), jembatan masih layak digunakan.
Namun mereka mengakui bahwa tabrakan tetap memberikan dampak signifikan meski fender sudah terpasang. “Kalau fender tidak ada, mungkin kerusakan yang terjadi bisa lebih parah lagi. Kita harus belajar dari tragedi Jembatan Kukar,” ujar salah satu perwakilan BBPJN.
Sangat disayangkan, jembatan yang diresmikan langsung oleh Presiden RI ke-2, Soeharto itu, sudah berulang kali ditabrak oleh togkang.
Meski masih berdiri dengan kokoh, dan menjadi jalur andalan untuk menyberang dari Kecamatan Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir menuju Samarinda Kota, kekhawatiran terus muncul. Bahkan banyak pihak juga meminta untuk jembatan tersebut diistirahatkan sementara dari aktivitas publik.
Tak sedikit juga masyarkat yang menyebut Kepala KSOP tak tegas dan lalai. Saran pencopotan juga menjadi buah bibir yang hangat saat ini.
Insiden ini juga menuai reaksi keras dari para legislator Benua Etam salah satunya Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.
Dia menyampaikan bahwa wewenang untuk mencopot Kepala KSOP sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“DPRD tidak punya kewenangan untuk memberhentikan KSOP. Itu domain pusat,” tegas politisi dari Partai Gerindra tersebut, Sabtu (24/5/2025),
Meski begitu, Reza menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan lalu lintas sungai, mengingat ini bukan pertama kalinya Jembatan Mahakam mengalami tabrakan serupa.
Dia menyebut, kejadian ini sudah terjadi sebanyak 22 kali. “Sudah terlalu sering Jembatan Mahakam ditabrak kapal, tapi tidak pernah ada langkah konkret dari instansi yang berwenang,” ungkapnya. Ia mengusulkan pemasangan sistem navigasi modern seperti sensor atau pemantauan CCTV untuk memperketat pengawasan lalu lintas air.
Reza juga mendorong adanya koordinasi antara Perusda, PELINDO, dan KSOP guna menciptakan sistem pengaturan lalu lintas sungai yang lebih baik. (adv/rfh/ara)
