
Tenggarong, intuisi.co- Penataan kawasan permukiman menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam upaya memulihkan kehidupan warga setelah musibah kebakaran.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar mulai menyiapkan langkah perencanaan untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang lebih tertata, sehat, dan aman bagi masyarakat terdampak.
Kepala Dinas Perkim Kukar, M. Aidil, mengatakan proses pemulihan akan diawali dengan pendataan kondisi kawasan serta kebutuhan warga. Pemerintah daerah juga berencana melibatkan masyarakat dalam pembahasan konsep penataan agar rencana yang disusun sesuai dengan situasi di lapangan dan aspirasi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Untuk tahap awal ini kami akan melakukan pendataan dulu, bekerja sama dengan kelurahan dan kecamatan,” terang M. Aidil saat memberikan keterangan, Jumat (16/10/2026).
Dinas Perkim Kukar nantinya juga meminta pertemuan dengan masyarakat yang terdampak musibah kebakaran ini, untuk mengetahui seperti apa yang masyarakat inginkan soal penataan lingkungannya. Sehingga lingkungan menjadi rapi, layak, sehat, dan mungkin juga memitigasi kejadian berulang.
Pendataan tersebut akan dilaksanakan bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat. Melalui koordinasi lintas wilayah, Dinas Perkim ingin memperoleh gambaran mengenai kondisi geografis, tata letak bangunan, serta kebutuhan infrastruktur yang perlu menjadi perhatian dalam proses pemulihan.
Keterlibatan warga dinilai penting karena mereka memahami kondisi lingkungan tempat tinggalnya sehari-hari. “Masukan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pola penataan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali rumah, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan keselamatan penghuni,” tambahnya.
Selain memperbaiki kondisi permukiman, pemerintah daerah berencana memasukkan aspek mitigasi bencana ke dalam konsep penataan kawasan. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi risiko kejadian serupa, terutama di lingkungan padat penduduk yang memiliki keterbatasan ruang dan akses.
Salah satu aspek yang akan diperhatikan ialah kondisi jalan lingkungan. Akses yang memadai dibutuhkan agar kendaraan pemadam kebakaran dapat menjangkau lokasi dengan lebih mudah ketika terjadi keadaan darurat.
“Penataan jarak antarbangunan dan sarana pendukung lingkungan juga dapat menjadi bagian dari pembahasan sesuai kondisi kawasan,” ucapnya.
Perbaikan kualitas permukiman diharapkan turut meningkatkan kesehatan lingkungan melalui penataan ruang, sanitasi, dan fasilitas umum. Namun, penerapan konsep tersebut nantinya perlu menyesuaikan karakteristik wilayah serta hasil pendataan dan diskusi bersama masyarakat.
Proses pemulihan tersebut diharapkan tidak sekadar mengembalikan kondisi fisik kawasan seperti sebelum kebakaran. Penataan juga diarahkan untuk membangun lingkungan yang lebih siap menghadapi potensi bencana dan mendukung kehidupan warga dalam jangka panjang.
Skema Bantuan Masih Dikoordinasikan
Mengenai kemungkinan bantuan untuk pembangunan kembali rumah warga yang mengalami kerusakan, Aidil menjelaskan bahwa pekerjaan Dinas Perkim secara teknis mengikuti siklus perencanaan anggaran tahun berikutnya atau N+1.
“Artinya, kebutuhan program pada umumnya harus melalui tahapan perencanaan sebelum dapat dialokasikan dalam anggaran tahun selanjutnya,” sambungnya.
Meski demikian, kondisi darurat yang dihadapi warga mendorong pihaknya untuk berkoordinasi dengan pimpinan daerah guna membahas kemungkinan penanganan yang dapat dilakukan lebih cepat. Bentuk dukungan maupun mekanisme pelaksanaannya belum diputuskan karena masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
“Kalau terkait dengan tugas kami ini sebenarnya, saat musibah kami itu kalau secara teknis itu N plus 1. Jadi kami harusnya merencanakan tahun depan, tapi kami juga akan berkomunikasi dengan pimpinan kami, kepala daerah, nanti seperti apa terhadap kawan-kawan atau masyarakat yang terdampak musibah ini,” ungkap Aidil.
Saat ini, Dinas Perkim Kukar masih mengkaji berbagai opsi bersama perangkat daerah terkait. Pembahasan tersebut mencakup langkah pemulihan yang memungkinkan dilakukan berdasarkan kewenangan, kesiapan program, serta kemampuan keuangan daerah.
Aidil berharap kondisi fiskal Kukar dapat mendukung upaya penanganan warga terdampak secara optimal. Ketersediaan anggaran yang memadai akan membantu pemerintah daerah merespons kebutuhan masyarakat sekaligus melaksanakan program penataan permukiman sesuai perencanaan.
“Ini mungkin kami masih dalam tahap koordinasi, kami belum bisa memutuskan apakah nanti mungkin tindak lanjutnya seperti apa. Tapi pemerintah daerah tetap hadir dan berupaya untuk mengembalikan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana seperti sediakala,” pungkasnya.
Melalui pendataan, pelibatan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor, Dinas Perkim Kukar berupaya menyiapkan dasar penataan kawasan pascakebakaran. Keputusan mengenai bentuk penanganan lanjutan akan ditentukan setelah proses pembahasan dan perencanaan memperoleh kejelasan. (ani/adv/ara)



