Tenggarong, intuisi.co- Serangkaian langkah terpadu di Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis, membuahkan hasil signifikan. Pemerintah desa mencatat penurunan stunting hingga 80 persen setelah menjalankan strategi penanganan menyeluruh sejak awal tahun.
Capaian ini menjadi salah satu yang paling menonjol di Kutai Kartanegara, sekaligus memperlihatkan dampak nyata kerja bersama lintas sektor.
Kepala Desa Lebak Cilong, Humaidi, menuturkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan buah dari konsistensi pendampingan dan koordinasi yang melibatkan banyak unsur—mulai dari pemerintah desa, kader posyandu, PKK, hingga aparat wilayah.
“Intervensi kami fokus pada pemberian makanan tambahan untuk balita, lalu dilanjutkan dengan koordinasi intensif bersama kader posyandu, PKK, hingga aparatur desa. Semua bergerak bersama dengan komitmen yang sama,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Langkah tersebut diawali dengan pemetaan kasus di setiap dusun untuk menemukan balita yang berisiko kekurangan gizi. Setelah data terkumpul, distribusi makanan tambahan dilakukan secara rutin, diiringi pemeriksaan kesehatan bulanan di posyandu. Pemerintah desa juga memastikan proses pendataan berjalan seragam melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan yang digelar sebelum rembuk stunting.
“Rapat koordinasi itu penting supaya semua pihak satu pandangan. Kalau kerja sendiri-sendiri, hasilnya pasti tidak maksimal,” kata Humaidi.
Perhatian besar turut diberikan kepada ibu hamil, kelompok yang kerap menjadi faktor penentu risiko stunting. Pemeriksaan kandungan, pemberian suplemen, dan edukasi gizi diterapkan secara berkelanjutan agar potensi masalah dapat terdeteksi sejak dini.
“Risiko terbesar justru datang dari masa kehamilan. Karena itu, pemeriksaan rutin bagi ibu hamil terus kami lakukan agar bisa mendeteksi potensi stunting lebih awal,” tambahnya.
Pemerintah desa berencana menyampaikan capaian ini ke Pemkab Kukar sekaligus menyiapkan program lanjutan berupa dapur sehat dan kebun gizi. Inisiatif tersebut bertujuan menjaga ketersediaan pangan bergizi sepanjang tahun agar kasus gizi buruk tidak kembali muncul.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ns. Kusnandar, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Ia menyebutkan bahwa peran Dinas Kesehatan hanya sekitar 30 persen, sementara sisanya dipengaruhi faktor lingkungan dan sanitasi.
“Misalnya bayi diberi gizi yang bagus, tapi bayi itu sering diare karena tertular jambannya tidak bagus, artinya gizi yang dimakan tidak untuk pertumbuhan, tapi untuk mengobati penyakitnya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, perbaikan sanitasi merupakan tanggung jawab lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).
“Dinas Kesehatan fokus yang sudah stunting, pengobatan stunting sudah menjadi urusan medis, jadi dokter spesialis anak itu perannya, tetapi kita menyiapkan obat untuk memperbaiki status gizi,” pungkasnya. (adv/ara)
