Tenggarong, intuisi.co– Kabar baik datang bagi para orang tua siswa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Program seragam sekolah gratis untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipastikan tetap berjalan pada tahun 2025.
Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menunggu regulasi resmi dari Bupati Kukar. Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar hukum program tersebut saat ini masih dalam proses finalisasi.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Thauhid Afrilian Noor, anggaran untuk program ini telah dialokasikan secara khusus dan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah daerah.
“Sudah ter-ploting, tinggal menunggu regulasinya saja. Setelah Perbup selesai, akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar pelaksanaan. Begitu SK keluar, program langsung kita realisasikan,” jelas Thauhid, Sabtu (16/8/2025).
Antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Banyak orang tua siswa yang menantikan bantuan tersebut, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Meski sebagian besar wali murid telah membelikan seragam untuk anak-anak mereka, bantuan ini tetap dianggap meringankan beban biaya pendidikan, sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar peserta didik.
Di sisi lain, program ini juga mencerminkan komitmen Pemkab Kukar dalam memperkuat layanan pendidikan dasar yang inklusif. Thauhid menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata soal bantuan material, tetapi juga simbol kesetaraan bagi seluruh siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Selain seragam, Disdikbud Kukar juga tengah fokus pada peningkatan infrastruktur pendidikan. Sejumlah proyek rehabilitasi dan penambahan fasilitas sekolah saat ini sedang dalam proses lelang.
Namun, beberapa kegiatan harus disesuaikan dengan efisiensi anggaran dan keterbatasan waktu.
“Memang ada beberapa kegiatan yang harus kita kurangi besarannya. Bupati juga sudah mengingatkan, kalau waktu tidak cukup, jangan dipaksakan,” tambahnya. Targetnya, seluruh pekerjaan yang ada sekarang harus selesai paling lambat November
Hingga pertengahan Agustus, realisasi fisik pembangunan di sektor pendidikan baru mencapai sekitar 50 persen. Proses pelelangan yang memakan waktu menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan proyek.
Thauhid juga menyebut bahwa sekitar 56 persen anggaran Disdikbud terserap untuk belanja pegawai. Sisa anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program peningkatan mutu pendidikan lainnya.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa program seragam sekolah gratis tetap menjadi prioritas, meski pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
“Kami berharap program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama layanan dasar seperti pendidikan, tetap terlaksana. Seragam gratis ini adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap peserta didik di Kukar,” tegas Aulia.
Adanya regulasi yang hampir rampung, Pemkab Kukar optimistis program seragam gratis akan segera disalurkan. Kehadiran bantuan ini diharapkan mampu mendukung semangat belajar siswa sekaligus meringankan beban orang tua. (adv/ara)
