Tenggarong, intuisi.co– Kelompok seni dan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih memiliki kesempatan mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah. Meski sejumlah program terpaksa ditunda akibat penyesuaian anggaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar tetap membuka penerimaan usulan sebagai bahan pendataan dan perencanaan kegiatan pada 2027.
Kebijakan tersebut dilakukan agar kebutuhan sanggar seni dan budaya tetap terakomodasi dalam perencanaan program pemerintah daerah. Proposal yang masuk akan dihimpun dan diteruskan kepada bidang terkait untuk diperiksa serta disesuaikan dengan mekanisme pengajuan bantuan.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan penundaan sejumlah program tidak berarti pengajuan bantuan dari kelompok seni budaya dihentikan. Pihaknya tetap menerima berkas yang disampaikan, meskipun pelaksanaannya harus menunggu kondisi keuangan daerah memungkinkan.
“Untuk saat ini ada beberapa program yang memang kita geser ke 2027. Namun, teman-teman yang sudah mengajukan proposal tetap kita tampung sambil menunggu kondisi keuangan kita memungkinkan,” ucap Heriansyah kepada awak media di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, pergeseran jadwal pelaksanaan program merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi dan penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengatur kembali prioritas kegiatan, termasuk pemberian bantuan kepada kelompok seni dan budaya.
Kendati demikian, Disdikbud Kukar tetap melakukan pendataan terhadap seluruh usulan yang diterima. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan masing-masing sanggar dapat diketahui dan menjadi bahan pertimbangan ketika program bantuan kembali dialokasikan.
“Bantuan tersebut tetap kita kompilasi. Tetapi, seiring dengan adanya efisiensi, beberapa program turut terkena penyesuaian. Meski begitu, proposal tetap kita teruskan ke bidang-bidang terkait,” jelasnya.
Tidak Ada Pembatasan Kuota Pengajuan
“Disdikbud Kukar tidak menetapkan batasan kuota bagi sanggar seni dan budaya yang ingin mengajukan proposal bantuan,” tegas Heriansyah. Artinya, setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan kebutuhan mereka kepada pemerintah daerah selama memenuhi ketentuan administrasi.
Salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah sanggar telah terdaftar secara resmi dan memiliki nomor induk kebudayaan. Identitas tersebut menjadi bagian penting dalam proses pendataan sekaligus verifikasi kelompok pengusul.
Menurut Heriansyah, kelengkapan administrasi diperlukan agar setiap proposal dapat diproses sesuai ketentuan. Dengan demikian, usulan yang masuk memiliki kejelasan status kelembagaan dan dapat dipertimbangkan dalam penyusunan program bantuan.
“Kalau batasan kuota tidak ada. Yang penting mereka terdaftar dan memiliki nomor induk kebudayaan. Semuanya akan kita perhatikan dan kita bantu,” ungkapnya.
Terkait jumlah sanggar yang telah mengajukan bantuan, Heriansyah menyebut proses penerimaan proposal masih berlangsung. Jumlah usulan yang masuk bersifat dinamis karena kelompok seni budaya masih dapat menyampaikan permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
Setiap berkas yang diterima akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan dokumen. Apabila terdapat persyaratan administrasi yang belum terpenuhi, kelompok pengusul akan diminta melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen sebelum proses dilanjutkan.
Tahapan verifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya Disdikbud Kukar untuk memastikan seluruh usulan tercatat dengan baik. Selain memeriksa kelengkapan dokumen, pendataan juga membantu pemerintah daerah memetakan kebutuhan kelompok seni budaya yang tersebar di berbagai wilayah Kukar.
“Proposal itu sampai dengan saat ini dinamis. Kelompok-kelompok seni terus memasukkan. Kita tetap menampung, kemudian melakukan verifikasi. Mana yang belum lengkap, kita minta untuk dilengkapi sesuai persyaratannya,” sebutnya.
Melalui proses pendataan dan verifikasi tersebut, Disdikbud Kukar berupaya menjaga agar kebutuhan sanggar seni dan budaya tidak terabaikan meskipun pelaksanaan bantuan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dalam waktu dekat.
Heriansyah berharap kondisi keuangan daerah pada 2027 semakin memungkinkan untuk merealisasikan program-program yang mengalami penundaan. Dengan begitu, proposal yang telah dihimpun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan serta alokasi bantuan bagi kelompok seni dan budaya di Kukar. (ani/adv/ara)



