
Tenggarong, intuisi.co- Memperluas aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya bergantung pada pelayanan di kantor pemerintahan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini menyiapkan skema IKD Plus yang memungkinkan masyarakat ikut membantu proses aktivasi KTP digital bagi keluarga, kerabat, hingga tetangga.
Gagasan tersebut dikembangkan untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan sekaligus mempercepat pencapaian target aktivasi IKD.
Melalui pendekatan berbasis partisipasi masyarakat, warga yang telah memiliki IKD Plus nantinya diharapkan dapat membantu penduduk lain mengaktifkan identitas digital melalui perangkat masing-masing.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Iryanto, mengatakan konsep tersebut mengedepankan kolaborasi masyarakat dalam mendukung transformasi digital pelayanan kependudukan. Salah satu gagasan yang tengah disiapkan ialah melibatkan warga melalui program Duta Dukcapil.
“Pemerintah sedang mencari pola agar masyarakat bisa berperan lebih aktif melalui program Duta Dukcapil. Harapannya, masyarakat yang sudah memiliki IKD Plus nantinya bisa membantu mengaktifkan identitas digital milik orang lain,” ujar Iryanto, Sabtu (17/10/2026).
Meski berpotensi memperluas jangkauan pelayanan, penerapan program ini masih memerlukan pembahasan teknis. Disdukcapil Kukar ingin memastikan mekanisme pendampingan aktivasi tidak membuka celah penyalahgunaan data pribadi maupun informasi kependudukan milik warga.
Aspek keamanan siber, enkripsi, dan perlindungan data menjadi perhatian utama sebelum program tersebut diluncurkan. Mekanisme yang disusun harus memastikan keterlibatan masyarakat tetap berjalan sesuai prosedur dan tidak mengorbankan keamanan informasi.
“Kami ingin masyarakat bisa ikut berperan membantu sesama dalam aktivasi IKD. Namun, kami harus memastikan mekanismenya benar-benar aman sebelum program ini dilaksanakan,” tegasnya.
Sambil mematangkan konsep tersebut, Disdukcapil Kukar tetap menjalankan berbagai strategi untuk menjangkau masyarakat yang belum mengaktifkan. Pelayanan jemput bola menjadi salah satu pendekatan yang terus diperluas, termasuk melalui kegiatan di ruang publik.
Petugas secara rutin membuka layanan aktivasi di sejumlah kafe dan pusat keramaian anak muda. Selain melayani aktivasi secara langsung, kegiatan itu dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat identitas kependudukan digital.
Kolaborasi dengan berbagai lembaga juga menjadi bagian dari upaya mempercepat perluasan penggunaan IKD. Disdukcapil Kukar telah bekerja sama dengan Polres Kukar dan menyebut hampir seluruh personel kepolisian telah terfasilitasi memiliki IKD aktif.
Jangkauan kerja sama tersebut selanjutnya diperluas dengan merintis sinergi bersama unsur TNI, kader Posyandu di desa, serta berbagai komunitas masyarakat. Kelompok-kelompok ini diharapkan dapat membantu menyosialisasikan manfaat program ini sekaligus mendorong warga melakukan aktivasi.
“Kami berharap mereka juga bisa menjadi agen yang membantu mengajak masyarakat lain untuk mengaktifkan IKD,” kata Iryanto.
Hingga pertengahan Oktober 2026, lebih dari 60 ribu penduduk wajib KTP di Kukar tercatat telah mengaktifkan IKD. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas pemanfaatan identitas digital di tengah masyarakat.
Disdukcapil Kukar juga melihat potensi IKD dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Data kependudukan yang terverifikasi secara digital diharapkan dapat membantu proses pemutakhiran informasi, termasuk dalam penentuan penerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial.
Meski demikian, ketepatan penyaluran bantuan tetap memerlukan pemutakhiran dan verifikasi data sesuai ketentuan yang berlaku. Integrasi informasi kependudukan dapat menjadi salah satu pendukung untuk mengurangi ketidaksesuaian data penerima manfaat.
Warga yang belum mengaktifkan IKD dapat memulai proses dengan mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui Play Store atau App Store. Tahap berikutnya dilakukan melalui verifikasi sesuai prosedur resmi Disdukcapil Kukar agar identitas digital dapat digunakan dengan aman. (ani/adv/ara)



