Tenggarong, intuisi.co- Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjamin akses hunian layak bagi masyarakat terus diperkuat lewat program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini digarap oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar.
“Penyediaan tempat tinggal yang memadai merupakan elemen kunci dalam upaya peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi keluarga prasejahteraan,” ungkap Plt Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil pada Sabtu (29/3/2025). Tahun ini, sebanyak 200 unit rumah ditargetkan akan dibangun maupun diperbaiki di berbagai wilayah.
“Hunian layak merupakan salah satu prioritas pemerintah. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga di Kutai Kartanegara memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman, dan sehat,” tambahnya. Ia melanjutkan, 2025 ini Disperkim Kukar menargetkan pembangunan dan perbaikan sebanyak 200 unit RTLH.
Program RTLH tahun ini tidak semata menghadirkan bangunan baru, tetapi juga menyasar perbaikan rumah yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan. Disperkim Kukar mengandalkan data dari Lembaga Bank Penilaian Kredit (LBPK) untuk menentukan penerima manfaat secara tepat.
“Pemenuhan kebutuhan dasar lain seperti air bersih dan sanitasi juga menjadi perhatian utama,” katanya. Dalam momen ini, wilayah-wilayah yang selama ini kesulitan akses air juga akan mendapat pembangunan jaringan perpipaan secara bertahap.
“Penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai sangat penting untuk mendukung kualitas hunian yang layak,” sambungnya. Disperkim Kukar memastikan agar masyarakat yang tinggal di rumah baru ataupun yang diperbaiki, juga dapat menikmati fasilitas dasar yang memadai, seperti air bersih.
Sementara itu, relokasi bagi warga Desa Muai di Kecamatan Kembang Janggut yang terdampak longsor juga sedang disiapkan. Pematangan lahan tengah berlangsung, dan hunian yang lebih aman akan dibangun untuk warga yang terdampak.
“Kami sangat peduli dengan kondisi warga yang terdampak bencana alam. Relokasi ini akan memberikan mereka hunian yang lebih aman dan nyaman, sekaligus mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa depan,” sebut Aidil.
Tak hanya bergantung pada APBD, Aidil mengatakan pihaknya juga membuka ruang kerja sama dengan sektor swasta maupun lembaga terkait guna mempercepat pelaksanaan program ini secara berkelanjutan. Ia berharap, kolaborasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting agar program ini berjalan dengan baik. Kami optimistis, dengan perhatian penuh terhadap penyediaan rumah layak huni, kualitas hidup masyarakat Kukar akan semakin meningkat,” tutupnya.
Lewat pembangunan RTLH, Disperkim Kukar menargetkan terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan layak huni, sekaligus menjadi langkah konkret dalam menurunkan angka kemiskinan secara menyeluruh di Kutai Kartanegara. (adv/ara)
