DLHK Kukar Pantau Kualitas Udara 24 Jam, Antisipasi Dampak Asap Karhutla

intuisi

22 Okt 2026 13:35 WITA

Karhutla
Kabut asap di Tenggarong, Kutai Kartanegara. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meningkatkan pengawasan terhadap kualitas udara.

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui tingkat paparan polusi, khususnya partikel debu halus atau Particulate Matter (PM2,5), yang berisiko mengganggu kesehatan masyarakat.

Pengukuran tersebut menggunakan instrumen khusus yang ditempatkan di sejumlah titik pemantauan. Peralatan itu bekerja dengan menyerap sampel partikel di udara selama 24 jam penuh. Hasil pengujian nantinya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan apabila kondisi kualitas udara memburuk.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Kukar, Yudiarta, menjelaskan bahwa instrumen yang digunakan instansinya memiliki mekanisme pengukuran berbeda dari perangkat pemantau otomatis. Proses pengambilan sampel membutuhkan waktu satu hari sebelum material yang terkumpul dapat dianalisis lebih lanjut.

Partikel debu yang tersaring selama pengujian tidak langsung menghasilkan angka konsentrasi yang bisa diumumkan. Sampel tersebut masih harus melalui tahapan pengolahan data dan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan hasil pengukuran.

“Alat yang kami gunakan memang memiliki karakteristik berbeda dibanding sistem pemantauan otomatis yang menyajikan hasil secara real-time. Peralatan kami harus ditempatkan di titik pantau selama 24 jam penuh untuk mengumpulkan partikel debu. Setelah itu, data yang terekam wajib diolah terlebih dahulu, sehingga hasilnya belum bisa langsung dipastikan seketika,” papar Yudiarta pada Kamis (22/10/2026).

Pengujian PM2,5 menjadi perhatian karena partikel berukuran sangat kecil tersebut dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan hingga mencapai paru-paru. Paparan dalam kadar tinggi berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap polusi udara.

Sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium mengenai kabut akibat karhutla, DLHK Kukar menjalankan sejumlah langkah pencegahan untuk mengurangi risiko paparan asap. Koordinasi dilakukan bersama instansi pemerintah terkait serta perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kukar.

Pembaruan informasi mengenai kondisi karhutla dan lingkungan terus disampaikan melalui saluran komunikasi cepat, salah satunya grup Tim Gerak Cepat Sampah/Kebersihan (TGSA). Penyampaian perkembangan secara berkala diharapkan membantu setiap pihak memperoleh informasi yang sama dan menyiapkan respons sesuai kewenangannya.

Komunikasi juga diperkuat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kukar. Kedua instansi tersebut dilibatkan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak penurunan kualitas udara terhadap kesehatan masyarakat, termasuk pelajar yang menjalankan kegiatan belajar di sekolah.

Pembahasan bersama Disdik secara khusus diarahkan pada penyusunan langkah perlindungan akibat karhutla di lingkungan pendidikan. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah kemungkinan penyesuaian jam belajar apabila hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi partikel debu dan asap berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

“Tadi pagi kami menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan untuk menyelaraskan langkah antisipasi yang perlu diambil di lingkungan sekolah. Informasi perkembangan juga terus kami teruskan ke Dinas Kesehatan agar respons medis dapat disiagakan sejak awal,” imbuhnya.

Upaya perlindungan juga dilakukan secara langsung melalui pembagian masker gratis kepada masyarakat. Penyediaan alat pelindung diri tersebut mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan swasta melalui kemitraan dan program kepedulian lingkungan di wilayah Kukar.

Larangan Pembakaran Lahan Dipertegas

Di samping memantau kondisi udara dan menyiapkan perlindungan bagi warga, DLHK Kukar kembali mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar.

Kondisi musim kemarau yang ditandai cuaca kering dan angin kencang meningkatkan risiko api menjalar ke kawasan lain. Pembakaran dalam skala kecil sekalipun dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas apabila tidak segera dikendalikan.

“Kami ingatkan kembali, pembakaran lahan sama sekali tidak diperbolehkan, terlebih pada puncak musim kemarau saat ini. Risiko kobaran api merambat ke area luar kontrol sangat tinggi dan ini menjadi pemicu utama maraknya asap,” tegas Yudiarta.

Mengenai penindakan terhadap pihak yang melakukan pembakaran secara ilegal, Yudiarta menjelaskan bahwa proses hukum pidana merupakan kewenangan aparat kepolisian. Adapun DLHK Kukar menjalankan fungsi pengawasan terhadap ketentuan lingkungan hidup, sekaligus menyiapkan langkah mitigasi dan pemulihan ekosistem.

“Rangkaian upaya tersebut diharapkan dapat menekan dampak buruk penurunan kualitas udara di Kukar,” pungkasnya.

Pengujian sampel secara berkala, koordinasi lintas instansi, pembagian masker, serta pencegahan karhutla menjadi bagian dari langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan masyarakat selama musim kemarau. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!