DPMD Kukar Minta Desa Susun Program Stunting Berbasis Kondisi Warga

intuisi

1 Okt 2026 11:11 WITA

pendekar
Kepala DPMD Kukar, Arianto. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- Setiap desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki kondisi masyarakat yang berbeda, sehingga penanganan stunting tidak harus menggunakan pola yang seragam. Pemerintah desa didorong memanfaatkan ruang yang tersedia untuk menentukan program yang paling sesuai berdasarkan persoalan di wilayah masing-masing.

“Desa memiliki keleluasaan dalam merancang kegiatan pencegahan maupun penanganan stunting. Program tersebut dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan warga dan kondisi yang ditemukan melalui pemantauan di lapangan,” terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, pada Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar kegiatan yang dijalankan tidak sebatas memenuhi kebutuhan administrasi. Intervensi harus diarahkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan serta memiliki tujuan yang jelas.

“Penanganan stunting memang menjadi bagian yang harus diperhatikan desa. Karena itu, anggarannya perlu masuk dalam perencanaan dan kemudian benar-benar dilaksanakan melalui kegiatan yang sesuai kebutuhan,” ujar Arianto saat ditemui di Tenggarong.

Dukungan pembiayaan untuk kegiatan tersebut dapat bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Kedua sumber pembiayaan itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sesuai perencanaan yang telah disusun pemerintah desa.

Arianto menyebut bentuk kegiatan dapat disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi setiap wilayah. Program pemberian makanan tambahan (PMT), penguatan posyandu, hingga edukasi kepada masyarakat merupakan sejumlah bentuk intervensi yang dapat dikembangkan.

Pemberian edukasi oleh DPMD Kukar juga dinilai penting karena keluarga memiliki peran dalam upaya pencegahan. Pemahaman mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanganan stunting diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali risiko sejak dini.

“Desa bisa menyesuaikan bentuk kegiatannya. Misalnya melalui pemberian makanan tambahan maupun edukasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah mencegah dan menangani stunting,” imbuhnya.

Meski memiliki keleluasaan menentukan kegiatan, Arianto mengingatkan pemerintah desa agar tidak menjadikan pencantuman anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai ukuran tunggal keberhasilan. Program yang sudah direncanakan harus benar-benar dilaksanakan dan dipantau hasilnya.

Pengawasan DPMD Kukar diperlukan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan dampak kegiatan terhadap kondisi stunting di desa. Evaluasi tersebut juga menjadi dasar untuk menentukan apakah program perlu dipertahankan, diperbaiki, atau disesuaikan.

“Yang dikawal bukan hanya apakah anggarannya sudah tersedia. Pelaksanaannya juga diperiksa, termasuk bagaimana kegiatan itu dijalankan dan apakah memberikan dampak terhadap kondisi stunting di desa,” tegasnya.

Penanganan Melibatkan Banyak Pihak

DPMD Kukar meminta aparatur desa menjadikan kondisi riil masyarakat sebagai dasar penyusunan program tahunan. Data dan kebutuhan warga perlu menjadi pertimbangan sebelum kegiatan ditetapkan agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara tepat.

Arianto menilai penanganan stunting merupakan pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Peran desa menjadi bagian dari rangkaian upaya yang dilakukan secara berjenjang, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah di tingkat daerah.

“Ini pekerjaan yang berjenjang. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa memiliki peran masing-masing sehingga penanganannya harus berjalan bersama,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Arianto juga menyampaikan perkembangan penyaluran Dana Desa di Kukar. Hingga saat ini, proses penyaluran DD disebut berjalan relatif lancar tanpa hambatan berarti.

Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD), DPMD Kukar berharap proses pencairannya dapat berlangsung sesuai mekanisme. Kelancaran pencairan diperlukan agar pemerintah desa tetap dapat menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan yang telah masuk dalam perencanaan.

Perhatian juga diarahkan pada kebijakan ADD untuk tahun anggaran 2027. DPMD Kukar berharap alokasi tersebut tidak mengalami pemangkasan sehingga kemampuan fiskal desa tetap terjaga.

Menurut Arianto, dukungan pembiayaan yang memadai diperlukan untuk memberikan ruang bagi pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program prioritas. Selain pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, anggaran tersebut juga dapat mendukung keberlanjutan kegiatan pencegahan serta penanganan stunting di masing-masing wilayah. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!