Samarinda, intuisi.co – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, kembali menyoroti persoalan ketimpangan dalam sistem pendidikan di Kutai Kartanegara (Kukar). Khususnya terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang belum sebanding dengan jumlah pendaftar yang terus meningkat setiap tahun.
Sarkowi menyatakan bahwa sekolah negeri masih menjadi pilihan utama masyarakat karena lebih terjangkau dan dianggap lebih aman secara kualitas. Namun, lonjakan jumlah pendaftar yang tidak diimbangi dengan kapasitas yang memadai menyebabkan banyak anak terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikan di lembaga formal.
“Setiap tahun pendaftar bertambah, tapi kapasitas sekolah tidak bertumbuh secepat itu. Akibatnya, banyak anak tidak tertampung dan akhirnya berhenti sekolah,” ujarnya, Minggu (15/6/2025).
Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak sosial dari kondisi tersebut, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Menurutnya, tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anak mereka ke swasta yang membutuhkan biaya lebih tinggi.
“Sebagian orang tua bahkan terpaksa menunda pendidikan anaknya karena masalah biaya. Ini bukan soal mental anak, tapi lebih pada beban ekonomi keluarga,” tambahnya.
Sarkowi juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor geografis Kukar dalam perencanaan pendidikan. Ia menilai perlunya pendekatan berbasis spasial agar pembangunan sekolah baru menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani.
“Kukar itu wilayahnya sangat luas dan antarwilayahnya berjauhan. Kalau mau membangun sekolah, jangan sembarangan. Harus berdasarkan peta kebutuhan wilayah,” jelas anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu.
Salah satu wilayah yang dinilainya strategis untuk pendirian sekolah baru adalah Loa Tebu, yang menurutnya dapat menjadi zona penyangga bagi desa-desa di sekitarnya. Namun, kendala klasik seperti persoalan pembebasan lahan masih menjadi hambatan utama.
“Permasalahan lahan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Bisa melibatkan lintas sektor, bahkan masyarakat, misalnya melalui hibah tanah,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Sarkowi mendesak pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk segera menyusun peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah. Langkah ini, katanya, sangat penting agar pembangunan sekolah benar-benar tepat sasaran.
“Kalau memang kita serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka akses pendidikan yang merata harus jadi prioritas utama,” pungkasnya. (adv/rfh/ara)
