Samarinda, intuisi.co – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fadly Imawan menyampaikan pandangannya mengenai kewajiban pemerintah dalam menyediakan pendidikan gratis selama 12 tahun, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Meski mendukung idealisme tersebut, Fadly menilai pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama terkait pendanaan serta dampaknya terhadap lembaga pendidikan swasta. Ia juga mempertanyakan kesiapan pemerintah pusat dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan pendidikan tanpa biaya mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas secara nasional.
“Sekolah gratis dari SD sampai SMA memang cita-cita yang harus didukung, tetapi kita juga harus realistis melihat kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana secara merata di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Fadly pada Jumat (27/6/2025).
Fadly menambahkan, jika beban biaya dialihkan ke pemerintah daerah, maka ini dapat menjadi tekanan tambahan bagi anggaran provinsi dan kabupaten/kota. Ia mengapresiasi langkah Gubernur Kaltim yang sudah menerapkan kebijakan pembebasan biaya pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, meskipun hal ini membutuhkan anggaran yang besar.
“Program di Kaltim sudah sangat progresif, namun saya meragukan apakah pemerintah pusat dapat mengelola hal serupa secara nasional dengan efektif,” kata Fadly.
Selain itu, Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan swasta. Menurutnya, jika seluruh biaya pendidikan ditanggung negara, peran swasta sebagai mitra pendidikan bisa tergerus.
“Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sektor jasa yang memiliki standar dan pasar tersendiri. Sekolah swasta, termasuk yang internasional, telah membangun reputasi tinggi. Jika semuanya dibiayai negara, kontribusi swasta bisa menurun,” terang Fadly.
Ia juga menyoroti potensi penurunan mutu pendidikan apabila penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara massal tanpa menjaga kualitas dan variasi pilihan bagi masyarakat.
“Sekolah swasta biasanya memberikan nilai tambah yang sulit ditemukan di sekolah negeri. Banyak orang tua memilih sekolah swasta atau luar negeri demi kualitas. Jika pendidikan digratiskan tanpa perencanaan, risiko turunnya mutu nasional cukup besar,” tambahnya.
Di akhir pernyataan, Fadly menegaskan perlunya kebijakan yang seimbang antara kewajiban negara menjamin hak pendidikan dan keberlangsungan lembaga swasta untuk menjaga ekosistem pendidikan yang sehat dan kompetitif.
“Kebijakan harus adil dan bijaksana. Negara wajib menjamin pendidikan dasar hingga menengah, tetapi lembaga swasta juga perlu diberi ruang agar pendidikan kita tetap berkualitas dan kompetitif,” tutupnya. (adv/rfh/ara)
