Samarinda, intuisi.co – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, memberikan perhatian khusus terhadap capaian 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, terutama dalam upaya mengatasi masalah pengangguran di Benua Etam.
Masalah pengangguran di Kaltim masih menjadi perhatian, meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami fluktuasi Meskipun TPT turun, jumlah angkatan kerja juga meningkat, menunjukkan adanya potensi peningkatan jumlah pencari kerja.
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pengangguran di Kaltim antara lain adalah dampak pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya hilang, serta kesenjangan antara kualifikasi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pengangguran dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, mengurangi pendapatan negara, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan dan penempatan kerja. Sektor usaha seperti konstruksi dan pertambangan menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Kaltim.
BPS Kaltim mempublikasikan data terkait pengangguran secara berkala, yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Masalah pengangguran di Kaltim masih menjadi perhatian, meskipun ada upaya penurunan TPT.
Perlu adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing di dunia kerja.
Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai program yang telah digulirkan oleh pasangan kepala daerah ini dan menilai arah kebijakan mereka sudah mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Kita semua berharap visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ungkap Damayanti, Sabtu (07/6/25).
Damayanti juga menilai program-program yang diperkenalkan sejak awal pemerintahan sangat menjanjikan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Program-program yang dihadirkan sangat bagus dan punya potensi besar untuk membantu masyarakat. Kita doakan agar semua bisa berjalan lancar,” tambahnya. Namun, Ia menekankan agar pelaksanaan program harus tetap memperhatikan kualitas, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan dan pengurangan pengangguran.
“Pelaksanaan program jangan hanya fokus pada aspek teknis saja, tetapi kualitas hasil yang dirasakan masyarakat harus jadi prioritas,” kata Damayanti.
Dia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya mengejar kuantitas program, melainkan memastikan setiap langkah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Damayanti mengingatkan agar kegiatan pelatihan, pemberdayaan tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja baru tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi solusi konkret dalam mengatasi pengangguran struktural di Kaltim. (adv/rfh/ara)
