DPRD Kaltim Fokus Turunkan Stunting Lewat Posyandu

intuisi

24 Jun 2025 15:50 WITA

DPRD
Ilustrasi penanganan stunting yang memerlukan sinergi berbagai pihak. (Istimewa)

Samarinda, intuisi.co – Upaya pencegahan stunting di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Urgensi penanganan stunting di Indonesia sangatlah tinggi karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak, dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif yang terhambat, serta meningkatkan risiko penyakit kronis di kemudian hari. Hal ini tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan stunting perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyatakan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya bergantung pada pemberian asupan gizi, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh.

“Stunting bukan sekadar soal makanan tambahan. Yang lebih penting adalah kesadaran orang tua untuk rutin membawa anak ke posyandu agar tumbuh kembangnya terpantau,” ujar Damayanti pada Selasa (24/6/2025).

Ia menilai bahwa peran keluarga sangat krusial dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan sejak dini. Pemeriksaan rutin di posyandu disebut sebagai langkah strategis untuk mencegah terjadinya stunting secara lebih luas.

Kendati angka stunting di Kalimantan Timur menunjukkan tren menurun, Damayanti mengakui masih ada hambatan, terutama rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pemantauan kesehatan anak secara berkala.

“Selain peningkatan layanan kesehatan di desa dan kelurahan, edukasi kepada masyarakat harus digalakkan. Kunci utamanya ada pada kesadaran kolektif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Damayanti menegaskan bahwa DPRD juga terus mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, kesetaraan akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah pedalaman, masih menjadi tantangan tersendiri.

“Kami berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan anggaran kesehatan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena masa depan anak-anak Kaltim adalah masa depan kita bersama,” ungkap politisi dari Komisi IV itu.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, Damayanti optimistis Kaltim mampu menurunkan angka stunting sesuai target nasional, yakni 14 persen pada tahun 2025. (adv/rfh/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!