Samarinda, intuisi.co – Pembangunan Bandara Mahakam Ulu kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Bandara yang digadang-gadang akan menjadi pintu gerbang transportasi wilayah perbatasan ini dinilai memiliki peran krusial dalam membuka akses ke daerah yang selama ini masih terisolasi karena keterbatasan jalur darat dan udara.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebutkan bahwa pendanaan proyek strategis ini melibatkan kerja sama lintas pemerintahan, yakni pemerintah pusat (APBN), Pemprov Kaltim, dan Pemkab Mahakam Ulu.
“Tahun ini kita fokus menyelesaikan runway dan apron. Skema pendanaannya gotong royong antara pusat, provinsi, dan kabupaten,” jelasnya, Senin (26/5/2025). Menurut Ekti, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp40 hingga Rp45 miliar dalam APBD 2025 guna mempercepat pembangunan.
Bandara ini tidak hanya penting untuk mobilitas penduduk, tetapi juga untuk menggerakkan logistik serta memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Bandara Mahulu memiliki nilai strategis untuk memperkuat kawasan perbatasan Indonesia di bagian barat Kaltim,” tambahnya.
Meski begitu, pembangunan bandara tak lepas dari hambatan administratif. Sejumlah dokumen teknis penting seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Cipta Karya.
Awalnya, proyek ini berada di bawah koordinasi Dinas Perhubungan. Namun, karena tidak sesuai dengan nomenklatur teknis, tanggung jawab dialihkan ke Bidang Cipta Karya, perpindahan yang baru saja terjadi dalam beberapa hari terakhir.
“Perpindahan ini tentu memerlukan waktu adaptasi,” ungkap Ekti. Ia memperkirakan proses penyusunan dokumen akan memakan waktu hingga dua bulan, ditambah dua bulan lagi untuk proses tender.
Meski demikian, ia berharap proses bisa dipersingkat agar progres fisik tak mengalami keterlambatan yang signifikan. “Kalau bisa lelang dimulai lebih cepat, supaya tidak tertahan terlalu lama,” ujarnya.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan ini secara ketat bersama Pemkab Mahulu. Rencana kerja sama ini akan dituangkan dalam MoU antara Gubernur Kaltim dan Bupati Mahakam Ulu.
“Ini bukan proyek biasa, tapi langkah strategis untuk membuka keterisolasian, memperkuat pelayanan publik, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat di perbatasan,” tutup Ekti. (adv/rfh/ara)
