Samarinda, intuisi.co – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mendorong adanya keadilan dalam pemberian dukungan anggaran bagi pelaku ekonomi kerakyatan, khususnya antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, jika Koperasi Merah Putih dapat memperoleh akses pendanaan yang lebih mudah, maka BUMDes juga semestinya mendapat perlakuan serupa. Ia menilai kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mendorong ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat dari level desa.
“Kalau koperasi ini bisa mendapat support anggaran dengan pendekatan yang lebih mudah, seharusnya BUMDes juga demikian. Tinggal diklasifikasikan saja segmen usaha mana yang lebih cocok dijalankan oleh masing-masing,” ujar Agusriansyah, Minggu (22/6/2025).
Ia menjelaskan, Koperasi Merah Putih dapat difokuskan pada sektor usaha berskala besar seperti pertanian dan pangan, yang langsung berdampak pada ketahanan pangan nasional. Sementara BUMDes dinilai lebih cocok mengelola usaha skala kecil dan menengah seperti kerajinan tangan, UMKM desa, hingga sektor wisata lokal.
Agusriansyah juga menyoroti perlunya keadilan dalam implementasi kebijakan. Ia mengingatkan agar tidak ada ketimpangan atau interpretasi kebijakan yang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Keadilan dalam perlakuan terhadap lembaga-lembaga ini sangat penting. Jangan sampai kebijakan yang ada saling bertabrakan atau malah menggerus kebijakan sebelumnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sumber daya manusia di BUMDes sebenarnya telah lebih dulu memiliki pengalaman dalam pengelolaan usaha. Sayangnya, banyak BUMDes tidak bisa berkembang optimal karena minimnya dukungan anggaran.
Agusriansyah pun mengusulkan agar pendanaan untuk badan usaha desa dapat dianggarkan secara jelas, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun kabupaten/kota. Ia meyakini penguatan koperasi dan BUMDes secara bersamaan akan membawa ekonomi rakyat menjadi lebih kokoh.
“Ekonomi rakyat yang digerakkan melalui koperasi dan BUMDes adalah jalan terbaik. Asalkan dijalankan secara seimbang, terencana, dan adil, maka kesejahteraan rakyat bisa benar-benar dirasakan. Ini bagian dari cita-cita untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
Sementara itu Pemprov secara aktif mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi penangkal rentenir.
Koperasi ini diharapkan dapat menjadi wajah baru koperasi di Indonesia, lebih adaptif dan tangguh, serta berpihak pada usaha kecil. Pemerintah pusat juga memacu pembentukan koperasi ini, dengan target 1.038 koperasi desa di Kaltim harus terbentuk dalam waktu dekat. (adv/rfh/ara)
