Samarinda, intuisi.co – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Raktar Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menegaskan perlunya kerja sama lintas sektor demi memperkuat sistem pendidikan di daerah. Dalam pernyataannya, ia mengajak perusahaan untuk tak hanya fokus pada dukungan biaya pendidikan formal, tetapi juga turut membantu aspek kebutuhan hidup para pelajar dan mahasiswa.
Menurut Darlis, persoalan pendidikan tidak hanya sebatas ketersediaan dana kuliah, namun juga mencakup hal-hal mendasar seperti transportasi dan akomodasi yang masih menjadi beban banyak pelajar.
“Sering kali kita melihat bantuan dari perusahaan hanya diarahkan ke UKT (Uang Kuliah Tunggal), padahal biaya itu sudah dicover oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) lewat program GratisPol. Yang mendesak justru adalah kebutuhan harian siswa dan mahasiswa,” ujarnya saat ditemui wartawan, Rabu (18/6/2025).
Program Gratispol yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah memberikan akses pendidikan gratis, namun Darlis menilai hal tersebut belum cukup.
Dia menekankan bahwa tanpa dukungan untuk kebutuhan sehari-hari, risiko putus sekolah tetap mengintai. Apalagi biaya hidup di Kaltim, khususnya di kota-kota seperti Balikpapan dan Samarinda, cenderung tinggi.
BPS mencatat bahwa Balikpapan adalah kota dengan biaya hidup termahal di Kalimantan dan termasuk 10 besar termahal secara nasional pada tahun 2022, dengan rata-rata pengeluaran sekitar Rp9,87 juta per bulan. Samarinda menyusul dengan biaya hidup sekitar Rp9.445.030 per bulan.
Darlis meminta agar sektor swasta mengambil peran lebih besar dalam tanggung jawab sosialnya, terutama dalam menjamin anak-anak Kaltim bisa menempuh pendidikan dengan layak dan tuntas.
“Biaya hidup seringkali menjadi penghalang. Kalau ongkos ke sekolah saja tidak ada, bagaimana mereka bisa belajar dengan tenang?” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perhatian terhadap kualitas tenaga pendidik dan infrastruktur pendidikan. Dirinya menyebut bahwa pembenahan pendidikan tak hanya soal biaya, tetapi juga mencakup pelatihan guru, penguatan dosen, serta fasilitas sekolah yang layak.
“Gratis bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas juga harus ditingkatkan. Pemerintah daerah harus terus mengawal ini agar manfaatnya benar-benar terasa di masyarakat,” tutup Darlis.
Komisi IV DPRD Kaltim, tambahnya, tetap berkomitmen untuk mengawasi dan mendorong kebijakan pendidikan yang menyentuh kebutuhan nyata dan relevan dengan tantangan zaman. (adv/rfh/ara)
