Samarinda, intuisi.co – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Samarinda kembali menarik perhatian masyarakat setelah Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, mengungkapkan kurangnya perhatian pemerintah provinsi terhadap sekolah tersebut.
Menurut Darlis, selama 43 tahun berdiri di kawasan Rapak Dalam, Loa Janan Ilir, SMAN 4 belum pernah memperoleh dana pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
“Ini bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi soal keadilan pendidikan. Sulit diterima akal bahwa sekolah negeri di ibu kota provinsi tak mendapatkan alokasi dana dari APBD,” ujar Darlis pada Kamis (19/6/2025).
Darlis menyatakan bahwa kasus SMAN 4 ini menggambarkan ketimpangan nyata dalam fasilitas pendidikan, bahkan di wilayah pusat Benua Etam. Sementara beberapa sekolah di pusat kota memiliki bangunan bertingkat dan fasilitas modern, SMAN 4 justru masih berjuang dengan keterbatasan sarana dasar.
“Sekolah lain sudah megah dan lengkap, sementara SMAN 4 belum memiliki ruang belajar yang memadai. Ini adalah ketidaksetaraan struktural yang harus segera diatasi,” tegasnya.
Darlis juga mengungkapkan bahwa lokasi SMAN 4 yang berada di sekitar rawa dan permukiman padat menjadi salah satu alasan mengapa sekolah ini kurang mendapat perhatian dalam program pembangunan.
Namun ia menekankan bahwa kondisi geografis bukanlah alasan untuk mengabaikan kebutuhan pendidikan warga.
“Solusinya adalah adaptasi teknis, misalnya membangun gedung panggung daripada mengurug lahan. Ini bukan pembiaran, tapi pendekatan yang tepat,” jelas Darlis.
Politisi DPRD ini meminta agar pembangunan SMAN 4 menjadi salah satu prioritas dalam APBD Perubahan 2025. Dia berjanji akan mendorong anggaran yang memadai agar siswa dan guru di SMAN 4 tidak lagi mengalami keterbatasan fasilitas.
“Puluhan tahun mereka bertahan dengan minimnya fasilitas. Ini menyangkut ratusan siswa dan guru yang hidup dalam ketimpangan,” ujarnya. Darlis menambahkan bahwa pendidikan haruslah menjadi hak semua sekolah negeri, tidak hanya sekolah-sekolah unggulan di pusat kota.
Pemerintah harus memastikan pembangunan yang merata agar mencetak sumber daya manusia berkualitas. “Kalau ingin SDM yang unggul, pendidikan harus adil dan menyasar semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi,” pungkasnya. (adv/rfh/ara)
