Samarinda, intuisi.co – Meskipun upaya perluasan jaringan internet di wilayah pesisir Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan perkembangan positif, wilayah terpencil seperti Pulau Maratua di Kabupaten Berau masih menghadapi kesulitan akses digital yang cukup signifikan.
Situasi ini mendapat perhatian khusus dari DPRD Kaltim, terutama Komisi III yang membidangi bidang infrastruktur dan pembangunan.
Menurut Syarifatul Sya’diah, anggota Komisi III DPRD Kaltim, ketimpangan dalam ketersediaan akses internet di daerah kepulauan seperti Maratua harus segera ditangani dengan pendekatan yang lebih terorganisir. Beberapa desa di kawasan tersebut masih mengalami blank spot atau sama sekali tidak terjangkau sinyal internet.
“Secara umum memang ada perkembangan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sejumlah titik di Maratua masih belum memiliki akses jaringan. Ini perlu menjadi fokus perhatian kita bersama,” ujar Syarifatul, Kamis (05/6/2025).
Kampung Telukalulu, yang berada di Kecamatan Maratua, disebut sebagai salah satu lokasi yang belum tersentuh jaringan internet sama sekali. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat setempat dalam hal konektivitas digital masih belum terpenuhi.
Pemerintah daerah sejauh ini mengandalkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk memperluas cakupan layanan internet.
Namun, Syarifatul menilai bahwa kolaborasi tersebut harus diperkuat dengan kebijakan yang lebih konkret dan proaktif, khususnya untuk daerah-daerah yang tertinggal. Sebagai langkah awal, penyediaan WiFi gratis di beberapa titik dipandang sebagai solusi sementara.
Tetapi, tantangan geografis di Pulau Maratua menuntut penerapan teknologi khusus, seperti pemasangan repeater atau alat penguat sinyal di lokasi strategis seperti bandara dan fasilitas publik.
“Kita perlu solusi teknis yang tepat untuk daerah dengan kondisi sulit sinyal. Tidak cukup hanya memperluas jaringan yang biasanya digunakan di daratan,” jelasnya.
DPRD Kaltim juga mengakui bahwa belum ada jadwal pasti terkait penyelesaian masalah blank spot tersebut. Pihaknya berencana untuk mengadakan dialog lebih intens dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) provinsi guna menemukan solusi yang efektif.
“Kami ingin memahami langsung kendala teknis dan administratif yang dihadapi. Jika program kabupaten belum mampu menjangkau wilayah tertentu, kami akan mendorong agar provinsi turun tangan membantu,” kata Syarifatul.
Upaya pemerataan akses internet di kawasan kepulauan ini menjadi bagian penting dalam visi pembangunan inklusif di Kalimantan Timur.
Pasalnya, konektivitas digital kini sudah menjadi kebutuhan pokok yang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata di daerah. (adv/rfh/ara)
