Samarinda, intuisi.co – Rencana penutupan sementara jalur pelayaran Sungai Mahakam pasca insiden tabrakan kapal dengan Jembatan Mahakam I mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Wacana tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan efek domino pada berbagai sektor, termasuk logistik, pertambangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyatakan bahwa kajian komprehensif sangat diperlukan sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap alur sungai yang menjadi nadi perekonomian di wilayah ini.
“Perlu dipahami, kewenangan pengelolaan baik dari sisi darat maupun sungai berada di tangan pemerintah pusat. Darat ditangani Kementerian PUPR, sementara perairan merupakan domain Kementerian Perhubungan,” kata Reza, Rabu (14/5/2025).
Ia menambahkan bahwa DPRD Kaltim menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, bukan sebagai pengambil keputusan eksekutif. Oleh karena itu, menurutnya, setiap rekomendasi strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas seharusnya tidak diputuskan secara terburu-buru.
“Penutupan Sungai Mahakam akan berdampak besar, tidak hanya pada pelayaran, tapi juga terhadap sektor logistik, batu bara, dan bahkan penerimaan negara. Risiko rantai distribusi terganggu hingga potensi kerugian nasional harus benar-benar diperhitungkan,” jelas politisi Gerindra tersebut.
Ia juga menyoroti ketergantungan ribuan warga di Kukar, Samarinda, dan sekitarnya terhadap aktivitas ekonomi di sepanjang sungai tersebut. Gangguan pelayaran berpotensi memperlambat distribusi bahan pokok dan operasional industri yang bergantung pada transportasi sungai.
Menurut Reza, alih-alih menutup alur pelayaran, fokus utama seharusnya diarahkan pada penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam insiden. Langkah tegas ini dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang dan memberikan efek jera bagi para pelaku usaha pelayaran.
“Penegakan hukum harus jadi prioritas. Siapa pun yang terlibat dalam insiden harus ditindak tegas, mulai dari nakhoda hingga pemilik kapal. Bila perlu, cabut izinnya dan sita kapal yang terlibat,” tegasnya.
Ia menambahkan, partainya mendukung penuh stabilitas nasional sebagaimana visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun langkah penegakan hukum yang adil tetap menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan reputasi Indonesia secara global. (adv/rfh/ara)
