Tenggarong, intuisi.co — Setiap tongkang yang membawa ribuan ton batu bara membutuhkan lebih dari sekadar proses bongkar muat. Ada tenaga pengawas, mobilisasi petugas dari darat ke lokasi kegiatan, konsumsi selama bertugas, hingga administrasi perusahaan yang menjadi bagian dari pekerjaan perusahaan bongkar muat (PBM).
Komponen-komponen itulah yang menjadi dasar Forum Tambang Izin Usaha Pertambangan Ibu Kota Nusantara (IUP IKN) dalam menilai rujukan biaya jasa PBM sebesar Rp650 per ton masih layak diterapkan di wilayah kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kuala Samboja.
Ketua Forum Tambang Batu Bara IUP IKN, Soeharto Pawelloi, mengatakan nilai tersebut perlu dilihat berdasarkan pekerjaan dan biaya operasional yang harus ditanggung PBM dalam mendukung kegiatan bongkar muat.
Forum Tambang IUP IKN, menurut Soeharto, menghimpun pelaku usaha pertambangan yang wilayah izin usaha pertambangannya berada dalam delineasi IKN dan menggunakan pelayanan kepelabuhanan di wilayah kerja UPP Kuala Samboja. Dalam hubungan jasa bongkar muat, perusahaan tersebut berkedudukan sebagai pemilik barang sekaligus pengguna jasa PBM.
Menurut Soeharto, keberadaan PBM membantu pemilik barang memastikan kegiatan bongkar muat berjalan sesuai rencana. Salah satu bagian pekerjaan tersebut berkaitan dengan pengawasan kegiatan dan pemenuhan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM).
RKBM merupakan dokumen rencana kegiatan bongkar muat yang memuat sejumlah informasi, antara lain data kapal, jenis dan volume barang, lokasi kegiatan, jumlah tenaga kerja, serta rencana waktu pelaksanaan.
Dalam pelaksanaannya, PBM bertugas menyiapkan tenaga supervisi dan menjalankan pengendalian operasional di lapangan. Tanggung jawab tersebut berada pada sisi operasional perusahaan dan tidak menggantikan kewenangan UPP maupun otoritas pelabuhan.
Adapun pengawasan keselamatan pelayaran tetap menjadi kewenangan instansi dan pejabat pemerintah sesuai tugas dan kewenangannya.

Lima Komponen Biaya Bongkar Muat
Soeharto menjelaskan angka Rp650 per ton bukan merupakan biaya penerbitan RKBM oleh pemerintah. Nilai tersebut merupakan rujukan biaya jasa PBM yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan bongkar muat sebagaimana tercantum dalam RKBM.
Menurut dia, terdapat sedikitnya lima komponen yang diperhitungkan dalam biaya jasa tersebut.
Pertama, penyediaan foreman atau tenaga pengawas yang memiliki sertifikat. Kedua, biaya transportasi petugas dari darat menuju lokasi kegiatan bongkar muat di perairan. Ketiga, konsumsi foreman selama menjalankan tugas.
Dua komponen lainnya adalah administrasi perusahaan serta margin usaha PBM.
Komponen tersebut, menurut Soeharto, menjadi bagian dari biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan pekerjaan bongkar muat. Karena itu, angka Rp650 per ton tidak tepat jika semata-mata dipandang sebagai biaya administrasi RKBM.
Untuk menggambarkan perhitungannya, Soeharto menggunakan contoh sebuah tongkang dengan muatan sekitar 5.100 ton. Jika menggunakan angka rujukan Rp650 per ton, nilai jasa yang diperoleh mencapai Rp3.315.000 untuk satu tongkang.
“Dengan muatan tongkang sekitar 5.100 ton, perhitungannya Rp650 dikali 5.100 atau Rp3.315.000 per tongkang. Menurut kami, nilai itu masih layak diberlakukan di wilayah kami,” ujar Soeharto.
Nilai sekitar Rp3,3 juta tersebut, lanjut dia, mencakup lebih dari sekadar pekerjaan administratif. Ada personel yang harus ditugaskan, mobilisasi menuju lokasi kegiatan, kebutuhan selama menjalankan pengawasan, serta tanggung jawab perusahaan dalam mendukung kegiatan bongkar muat.
Dengan demikian, besaran biaya jasa PBM menurut Soeharto perlu dilihat dari keseluruhan pekerjaan yang dilakukan, bukan hanya dari dokumen RKBM yang masuk dalam sistem pelayanan kepelabuhanan.
Bukan Tarif Pemerintah
Meski Forum Tambang IUP IKN menilai angka Rp650 per ton masih layak, Soeharto menegaskan nilai tersebut bukan tarif pemerintah yang secara otomatis harus dibayarkan oleh seluruh pengguna jasa.
Rp650 per ton merupakan nilai rujukan dalam hubungan jasa antara PBM dan pemilik barang. Adapun nilai akhir jasa ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Artinya, angka rujukan tersebut tidak serta-merta menjadi nilai tagihan tanpa adanya persetujuan dari pengguna jasa.
Dalam hubungan tersebut, PBM berkedudukan sebagai penyedia jasa, sementara perusahaan pemilik barang menjadi pengguna jasa. Kesepakatan antara kedua pihak menjadi bagian penting dalam menentukan nilai akhir pekerjaan.
Posisi tersebut juga perlu dibedakan dari kewenangan UPP sebagai penyelenggara pelabuhan. PBM menjalankan pekerjaan operasional yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan penyelenggara pelabuhan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
Diatur dalam Regulasi
Penyelenggaraan usaha PBM secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 yang telah diubah melalui PM 3 Tahun 2026.
Sementara itu, pedoman perhitungan tarif pelayanan bongkar muat juga merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007. Ketentuan tersebut menempatkan besaran tarif jasa bongkar muat berdasarkan kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dengan memperhitungkan komponen biaya pekerjaan.
Karena itu, angka Rp650 per ton dalam konteks Kuala Samboja perlu dipahami sebagai nilai rujukan jasa PBM, bukan sebagai tarif pemerintah yang ditetapkan secara sepihak.
Bagi Forum Tambang IUP IKN, penilaian terhadap kewajaran angka tersebut pada akhirnya berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan PBM dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan kegiatan bongkar muat berjalan.
Soeharto mengatakan keberadaan PBM memberikan dukungan bagi perusahaan pemilik barang dalam menjalankan kegiatan di wilayah perairan. Pekerjaan tersebut mencakup aspek supervisi dan pengendalian operasional yang membutuhkan tenaga serta biaya.
Dengan perhitungan tersebut, Forum Tambang IUP IKN berpandangan angka Rp650 per ton masih dapat diterapkan sebagai rujukan biaya jasa PBM di wilayah kerja UPP Kuala Samboja, sepanjang nilai akhirnya tetap didasarkan pada kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa. (*)



