Samarinda, intuisi.co – Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya memahami kaitan antara struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tingkat kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.
PDRB ini adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah seperti di provinsi dan kabupaten/kota dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Hal ini digunakan sebagai indikator penting untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah dan pertumbuhan ekonominya.
Struktur PDRB juga merupakan indikator penting yang memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan ekonomi suatu wilayah, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
Walaupun Kaltim memiliki PDRB tertinggi di Kalimantan, angka kemiskinan di daerah ini belum mengalami penurunan yang signifikan.
Padahal PDRB di Kaltim terdiri dari berbagai sektor ekonomi, dengan sektor pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan/jasa menjadi yang utama. Kabupaten/kota dengan PDRB terbesar adalah Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Balikpapan, dengan basis ekonomi pada sektor primer seperti pertambangan dan perkebunan.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan bahwa tingginya PDRB tidak otomatis mencerminkan penurunan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Ketimpangan dalam struktur dan distribusi ekonomi menjadi tantangan utama yang perlu diatasi agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara menyeluruh,” ujar Akhmed Reza Fachlevi pada Kamis (05/6/2025).
Fraksi Gerindra mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak struktur PDRB terhadap pengangguran dan kemiskinan, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang nyata.
Selain itu, Reza juga menyoroti rendahnya realisasi transformasi ekonomi, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kontribusinya masih terbatas.
“Untuk mencapai perubahan signifikan, program-program di sektor tersebut harus lebih konkret dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.
Saat ini, aktivitas ekonomi di Kaltim masih terpusat di lima wilayah utama seperti Balikpapan, Samarinda, dan Bontang, sementara daerah-daerah seperti Mahakam Ulu memiliki kontribusi ekonomi yang sangat kecil.
“Kebijakan pembangunan harus disesuaikan agar dapat menjangkau seluruh daerah di Kaltim secara merata dan menekan ketimpangan antar wilayah,” pungkasnya. (adv/rfh/ara)
