Samarinda, intuisi.co – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kalimantan Timur mengusulkan agar pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), termasuk sarana tambatan kapal dan tempat pengolongan, dialihkan kembali ke kendali pemerintah daerah.
Usulan ini dinilai krusial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur, serta memperkuat kontrol atas sumber daya strategis.
Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin. Husni menyoroti bahwa saat ini pengelolaan DAS Mahakam dan Berau masih dikuasai oleh Pelindo dan sejumlah pihak swasta.
Dia menilai, hal ini bisa merugikan daerah, karena pemasukan besar yang dihasilkan tidak memberikan dampak signifikan bagi kas daerah.
“Pihak swasta bisa memperoleh pendapatan hingga ratusan miliar per bulan, namun kontribusi bagi daerah sangat minim, bahkan nyaris tak ada,” kata Husni saat diwawancarai oleh awak media, pada Minggu (25/5/2025).
Ia menegaskan bahwa potensi ekonomi dari DAS semestinya dikelola langsung oleh daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (Perusda) agar hasilnya dapat dinikmati masyarakat. “Jika dikelola sendiri, kita bisa tingkatkan PAD secara signifikan. Ini langkah strategis demi kesejahteraan warga,” ujar Politisi Partai Golkar itu.
Untuk memperkuat argumentasi, Komisi II juga telah melakukan studi banding ke Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dinilai sukses memaksimalkan pengelolaan Sungai Barito.
Dalam waktu dekat ini kata Husni, rombongan DPRD Kaltim juga akan bertolak ke Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mempelajari pola pengelolaan DAS di sekitar Jembatan Ampera.
Menurut Husni, komunikasi awal dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI sudah dibangun. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) melalui Kepala Kantor Mursidi dikabarkan turut memfasilitasi koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Sudah ada sinyal positif dari pusat. Kini kami tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum yang diperlukan,” jelasnya.
Husni optimis bahwa pengambilalihan pengelolaan DAS Mahakam dan Berau oleh daerah dapat menghasilkan pemasukan ratusan miliar rupiah setiap tahun, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui program pembangunan.
“Visi kami jelas, yakni harus merebut kembali hak pengelolaan, maksimalkan PAD, dan salurkan hasilnya untuk rakyat,” tutupnya. (adv/rfh/ara)
