Investasi Non-Tambang Jadi Arah Baru Pengembangan Ekonomi Kukar

intuisi

20 Okt 2026 14:29 WITA

tambang
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- Ketergantungan terhadap sektor pertambangan menjadi tantangan bagi Kutai Kartanegara (Kukar) dalam membangun perekonomian yang berkelanjutan. Untuk memperkuat struktur ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mulai mengarahkan kebijakan investasi pada pengembangan industri pengolahan non-ekstraktif, salah satunya melalui penyiapan kawasan industri seluas 5.000 hektare.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi non-tambang di luar eksploitasi sumber daya alam, seperti batu bara dan minyak bumi. Pengembangan industri pengolahan diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap komoditas yang harganya dipengaruhi pasar global.

“Selama ini, sektor pertambangan dan energi menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kukar,” ungkap Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Selasa (20/10/2026).

Namun, lanjutnya, ketergantungan yang terlalu besar pada sumber daya alam tidak terbarukan menyimpan risiko jangka panjang, mulai dari perubahan harga komoditas hingga keterbatasan cadangan yang dapat dieksploitasi.

Pemerintah mendorong perubahan struktur ekonomi melalui penguatan sektor manufaktur dan industri pengolahan. Peralihan arah investasi ini menjadi bagian dari upaya membangun perekonomian yang memiliki sumber pertumbuhan lebih beragam dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Industri pengolahan dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas karena produk tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.

“Melalui proses hilirisasi, komoditas lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah sehingga membuka peluang usaha baru dan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja,” tambahnya.

Ketersediaan lahan serta kepastian infrastruktur menjadi perhatian Pemkab Kukar dalam menarik investor di luar sektor pertambangan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan kawasan industri seluas 5.000 hektare yang dirancang untuk mendukung kegiatan manufaktur dan pengolahan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor, mengatakan calon investor umumnya membutuhkan kepastian mengenai lokasi sebelum melanjutkan pembahasan rencana penanaman modal.

“Memang yang paling pertama dipertanyakan oleh para calon-calon investor itu, ‘Lokasinya Pak, sudah siap belum?’” ujar Alfian Noor.

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa promosi investasi perlu diikuti kesiapan lokasi dan fasilitas pendukung. Karena itu, penyiapan kawasan industri juga mencakup perencanaan akses jalan, pasokan energi, serta kepastian tata ruang agar calon investor memiliki gambaran mengenai kelayakan lokasi usaha.

Kesiapan tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan yang kerap dihadapi investor ketika memulai kegiatan usaha. Selain menyediakan lahan, pemerintah daerah perlu memastikan kebutuhan dasar industri dapat dipenuhi sehingga proses pengembangan usaha berjalan lebih terencana.

Terhubung dengan KEK Marangkayu

Daya tarik kawasan industri yang direncanakan di Kukar juga diarahkan melalui integrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marangkayu. Konektivitas ini diproyeksikan mendukung kelancaran distribusi bahan baku dan produk, menekan biaya logistik, serta memperluas peluang pemasaran hingga ke pasar ekspor.

Keterhubungan kawasan industri dengan KEK diharapkan membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung. Dengan dukungan infrastruktur dan rantai pasok yang terencana, industri pengolahan berpeluang meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus menarik minat penanam modal dari berbagai sektor.

Di sisi lain, kepastian regulasi turut menjadi bagian dari persiapan investasi. Pemkab Kukar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar tengah merampungkan payung hukum yang diperlukan untuk mendukung pengembangan kawasan industri dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

“Dan sekarang kan Pak Bupati mendorong sektor non-ekstraktif, bagaimana sih kita menjadi industri-industri pengolahan,” tegas Alfian.

Pengembangan kawasan industri non-tambang menjadi salah satu langkah Kukar dalam memperluas basis ekonomi daerah. Keberhasilannya akan bergantung pada kesiapan lahan, ketersediaan infrastruktur, kepastian regulasi, serta kemampuan pemerintah menarik investasi yang sesuai dengan arah pembangunan.

Adanya penguatan industri pengolahan dan hilirisasi, Kukar diharapkan juga dapat mengandalkan pendapatan non-tambang. Diversifikasi ekonomi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan menciptakan kegiatan usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!