Isran Noor Yakin Presiden Jokowi Sudah Berkantor di Kaltim pada 2024
Gubernur Kaltim, Isran Noor, menyebut peletakan batu pertama pembangunan IKN di Kaltim kembali bergeser menjadi Mei 2021 ini.
Samarinda, intuisi.co – April telah 11 hari berlalu. Namun peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kaltim tak kunjung terlaksana. Meski demikian, Gubernur Kaltim, Isran Noor, meyakini realisasi agenda tersebut bakal tak meleset.
Rencana pembangunan IKN di provinsi ini memang tak datang begitu saja. Perencanaannya didahului riset mendalam selama lima tahun. Berbagai faktor membuat Kaltim diunggulkan. Dari minim gempa, gunung meletus, sampai konflik sosial.
“Keunggulan Kaltim lainnya karena lahan yang akan digunakan adalah lahan milik pemerintah. Jadi bukan lahan masyarakat,” sebut Isran Noor, seperti dilansir dari rilis resmi Pemprov Kaltim, Selasa, 11 Mei 2021.
IKN di Kaltim bakal dibangun di lahan seluas 193 ribu hektare. Pemprov Kaltim menyiapkan 410 ribu hektare sebagai pendukung. Ragam pembangunan infrastruktur pendukung juga menyesuaikan konsep Urban+ yang berjudul Nagara Rimba Nusa dalam pembangunan IKN. Konsep yang menyandingkan alam dengan manusia.
Isran Noor juga meyakinkan dalam proses pembangunannya, IKN akan sangat memperhatikan lingkungan hidup. Ditandai dengan pembangunan fisik yang direncakakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada bulan ini.
“Ibu kota negara kita akan berada di tengah hutan. Di antara gedung-gedung perkantoran akan ada banyak pepohonan. Dan infrastruktur telekomunikasi dibangun menggunakan jaringan bawah tanah,” sebut mantan bupati Kutai Timur tersebut.
Target Jokowi
Peletakan batu pertama proyek ini tengah menanti seluruh persyaratan. Persiapannya pun terus dimantapkan. Dan bila mengikuti agenda pemindahan, maka sekitar Juli 2024, Jokowi sudah mulai berkantor di istana presiden yang baru di provinsi ini.
“Harapan dari Presiden Jokowi, upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024, sudah bisa dilakukan di ibu kota negara yang baru,” bebernya.
Pemindahan IKN ke timur Indonesia mengusung misi pemerataan pembangunan. Direalisasikan dalam tiga skema pembiayaan via APBN, KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), serta swasta. Total pembiayaannya diperkirakan mencapai Rp485,2 triliun.
Di daerah, Pemprov Kaltim juga ikut bergerak. Sebagai subordinat pemerintah pusat, Pemprov juga terus menunaikan hal-hal yang menjadi kewenangan dan kewajiban daerah.
“Termasuk sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota negara di daerah yang akan menjadi kabupaten dan kota penyangga, yakni Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan dua kota besar di Kaltim, Samarinda dan Balikpapan,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
