Jamaluddin: Perekrutan Harus Didukung Anggaran, Bukan Sekadar Wacana

Penajam, intuisi.co – Di sebuah ruang kelas di Penajam Paser Utara, seorang guru terlihat kewalahan mengajar lebih dari 50 siswa sekaligus. Kekurangan tenaga pendidik menjadi gambaran nyata dari tantangan yang dihadapi daerah ini. Namun, harapan untuk solusi sering terbentur pada tembok bernama anggaran. Di tengah kondisi ini, DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendesak agar perekrutan tenaga kerja baru, termasuk guru, dilakukan dengan perencanaan anggaran yang matang, tanpa membiarkan kebutuhan mendesak ini terabaikan.

Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, dengan tegas menyuarakan dukungannya terhadap perekrutan tenaga kerja baru, terutama untuk sektor-sektor yang sangat membutuhkan, seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, ia juga menekankan bahwa kebijakan perekrutan ini tidak dapat berjalan tanpa alokasi anggaran yang memadai.

“Kami sangat mendukung perekrutan, terutama untuk sektor pendidikan yang memang kekurangan guru. Tapi lucu kalau kebijakan ini tidak disertai anggaran yang cukup. Kan tidak mungkin tenaga kerja ini dibayar dengan niat baik saja,” ujar Jamaluddin, menyoroti pentingnya sinergi antara perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan alokasi anggaran.

Jamaluddin menjelaskan, meski DPRD memiliki wewenang untuk menyetujui kebijakan perekrutan, tanggung jawab utama untuk menyusun dan mengalokasikan anggaran berada di tangan dinas terkait. Ia meminta agar dinas-dinas di PPU lebih proaktif dalam menyusun perencanaan anggaran yang realistis dan transparan.

“Kalau dinas mengatakan tidak ada anggaran, itu sama saja membiarkan masalah berlarut-larut. Ini soal kebutuhan mendesak, jadi harus ada solusi yang konkret,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan anggaran yang buruk tidak hanya menghambat proses perekrutan, tetapi juga berdampak langsung pada pelayanan publik. Sektor pendidikan menjadi salah satu contoh nyata, di mana kekurangan guru telah menurunkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Tanpa anggaran yang disiapkan dengan baik, perekrutan guru baru hanya akan menjadi wacana belaka.

Dengan sorot mata tajam, Jamaluddin mengingatkan bahwa kebutuhan tenaga kerja, terutama di sektor vital seperti pendidikan, adalah cerminan dari tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat. “Ini bukan sekadar soal anggaran atau kebijakan. Ini soal masa depan anak-anak kita dan pelayanan publik yang layak. Kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan ini, apa yang sebenarnya sedang kita prioritaskan?” tanyanya retoris.