Kebijakan Inovatif Pemprov Kaltim: Mendorong Kesejahteraan Melalui Partisipasi Perusahaan Pertambangan
Samarinda, Intuisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengukuhkan posisinya sebagai pionir dalam menggandeng perusahaan pertambangan demi mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.
Kebijakan terbaru Pemprov Kaltim, yang mewajibkan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menyalurkan 10 persen keuntungan bersihnya kepada pemerintah daerah, mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Salah satu yang memberikan pujian adalah Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ismail, yang melihat langkah tersebut sebagai inovasi positif.
“Keputusan Pemprov Kaltim ini bukan hanya langkah maju, tetapi juga strategi cerdas dalam memastikan sumber daya alam yang melimpah di daerah ini memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,”
Transformasi PT Kaltim Prima Coal: Teladan bagi Industri Pertambangan Langkah inovatif Pemprov Kaltim ini memandang PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai model yang patut diikuti oleh perusahaan pertambangan lainnya. Ismail memberikan apresiasi khusus kepada KPC yang telah menjadi pelopor dalam melaksanakan kebijakan penyaluran keuntungan bersih ini.
“Saya berharap perusahaan-perusahaan pemegang IUPK lainnya bisa mengambil inspirasi dari KPC dan ikut serta dalam upaya ini,” katanya.
Selain menyoroti aspek keuangan, Ismail juga mengakui peran penting perusahaan pertambangan, termasuk KPC, dalam pemberdayaan masyarakat setempat.
“Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan perusahaan tambang sudah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusi tersebut sejalan dengan pertumbuhan produksi dan pendapatan perusahaan,” sambungnya.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Tantangan dan Peluang Pentingnya pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi fokus utama.
Ismail menggarisbawahi bahwa pihaknya tidak hanya berharap pada pertumbuhan ekonomi dari sisi perusahaan, tetapi juga pada dampak positif yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian integral dari pembangunan sektor pertambangan,” tegasnya.
Meskipun menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan regulasi, Ismail melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat sektor pertambangan.
“Kita perlu menjadi cerdas dalam mengelola dinamika ini. Pembangunan berkelanjutan harus menjadi panduan, di mana sektor pertambangan menjadi agen perubahan positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di Kaltim,” paparnya.
Peran Kritis DPRD Kaltim dalam Mengevaluasi dan Mendukung Kebijakan DPRD Kaltim, khususnya melalui Komisi II, memiliki peran kritis dalam mengevaluasi implementasi kebijakan Pemprov Kaltim. Ismail menjelaskan bahwa pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan memenuhi kewajiban mereka kepada pemerintah daerah.
“Komisi II akan terus melakukan evaluasi dan memberikan dukungan konstruktif agar kebijakan ini dapat berjalan efektif,”
Selain itu, Ismail menekankan perlunya dukungan legislatif untuk membantu Pemprov Kaltim mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan.
“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencapai keseimbangan yang baik antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fokus Utama Peningkatan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan Kaltim.
Ismail menekankan pentingnya perusahaan menyusun program CSR yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat setempat.
“Sudah saatnya perusahaan tidak hanya diukur dari sisi keuntungan finansialnya, tetapi juga dari kontribusi positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan,” ungkap Ismail.
Dengan melibatkan perusahaan pertambangan sebagai mitra pembangunan, diharapkan sektor ini dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kalimantan Timur. Dukungan aktif dari DPRD Kaltim menjadi kunci keberhasilan, sementara pemberdayaan masyarakat menjadi tonggak utama dalam perjalanan menuju keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
