Samarinda, intuisi.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Ia menyebut, meskipun telah bertahun-tahun berstatus sebagai daerah otonom, Mahulu masih mengalami keterisolasian dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Kabupaten Mahulu memang masih menghadapi tantangan keterisolasian, meskipun sudah 12 tahun terbentuk. Hal ini terlihat dari belum optimalnya akses transportasi darat dan tingginya harga kebutuhan pokok.
Pemerintah daerah dan DPRD Kaltim terus mendorong upaya perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, masih menjadi fokus utama untuk membuka keterisolasian wilayah.
Akses transportasi darat yang belum memadai dari kabupaten tetangga (Kutai Barat) hingga kecamatan di Mahulu menjadi kendala utama. Keterisolasian juga berdampak pada tingginya harga kebutuhan pokok di Mahulu, yang menjadi keluhan masyarakat.
Hasanuddin menyoroti minimnya pembangunan fisik di wilayah perbatasan tersebut. Dari total luas wilayah 18.428 km², jalan yang sudah beraspal hanya sekitar 18 kilometer. “Ini menunjukkan kesenjangan pembangunan yang cukup serius,” ujar politisi dari Partai Golkar itu, Selasa (03/6/2025).
Hasanuddin juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Mahulu yang berani menyuarakan kondisi nyata daerah mereka. Dirinya menilai, keberanian warga di akar rumput menjadi dorongan penting bagi percepatan pembangunan yang merata.
“Potensi alam Mahulu sangat besar, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. Tapi sayangnya, kehadiran perusahaan-perusahaan besar belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” tambahnya.
Dia menyinggung minimnya kontribusi perusahaan terhadap masyarakat serta rendahnya serapan tenaga kerja lokal akibat dominasi korporasi. Menurut Hasanuddin, letak Mahulu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seharusnya menjadikannya sebagai wilayah prioritas pembangunan, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Mahulu menghadapi tantangan yang berbeda. Butuh perlakuan khusus dan perhatian serius dari semua pihak,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas pemerintahan agar Mahulu tidak terus bergantung pada bantuan luar setiap kali mengalami bencana atau krisis.
DPRD Kaltim, kata dia, akan terus mengawal dan memastikan aspirasi masyarakat Mahulu tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara nyata.
“Koordinasi antarlembaga sangat krusial agar Mahulu bisa lebih mandiri dan kuat. Kami berkomitmen untuk membawa suara warga ke dalam kebijakan yang konkret,” pungkasnya. (adv/rfh/ara)
