Kisah Sukses Kukar Tekan Inflasi dan Raih Insentif Rp9,8 M
Kukar berhasil menekan inflasi hingga menuai insentif Rp9,8 miliar dari Kemenkeu. Inilah rahasianya sebagaimana diungkap Sekda Sunggono.
Tenggarong, intuisi.co – Kutai Kartanegara (Kukar) adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang berhasil menekan laju inflasi di daerahnya. Prestasi ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sebagai apresiasi, Kukar mendapatkan insentif sebesar Rp9,8 miliar dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu).
Sunggono, sekretaris daerah (Sekda) Kukar, tampak bangga saat berbicara di hadapan Bupati Kukar Edi Damansyah beserta Kepala OPD pada rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi dalam upaya pengendalian harga dan ketersediaan pangan di Kukar, Selasa (17/10/2023).
Ia mengungkapkan rahasianya dalam menangani inflasi di daerahnya. “Memang Kukat telah menerima insentif fiskal yang dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi,” ujarnya.
Menurut Sunggono, yang juga Ketua Harian TPID Kukar, ada enam upaya konkret yang telah dilakukan Pemkab Kukar. Pertama, melaksanakan operasi pasar murah kerjasama Disperindag dengan Perum Bulog cabang Samarinda. Ini sudah terlaksana di 52 titik lokasi, dengan data kegiatan operasi pasar pada bulan September 2023 total kuantum terjual 84,093 kg komoditi beras, minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu.
Kedua, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketiga, melakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Keempat, melaksanakan gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga dan subsidi ongkos angkut yang bersumber dari APBD.
Kelima, memberikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dalam merekrut tenaga kesehatan di seluruh kecamatan termasuk desa yang anggarannya dilekatkan pada BKKD. Hal ini dilakukan karena Kukar ditetapkan sebagai wilayah yang rawan pangan bukan karena kekurangan pangan, melainkan karena kurangnya tenaga kesehatan.
Keenam, mengalokasikan anggaran untuk Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengangkut barang dan orang ke wilayah yang sulit terjangkau oleh pangan serta memberikan bantuan kepada masyarakat pra sejahtera melalui bantuan bagi nelayan, termasuk bantuan BBM.
Sunggono menekankan bahwa pengendalian inflasi ini harus dilakukan secara bersama-sama dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Ia juga meminta Disperindagkop Kukar untuk menyelesaikan target capaian kinerja untuk melakukan Sertifikasi Halal terhadap 60 ribu pelaku UMKM di Kukar.
“Ada 60 ribu UMKM di Kukar, tapi yang baru dianggarkan 500 juta karena pemerintah pusat telah menginstruksikan di tahun 2024 UMKM harus mempunyai sertifikasi halal,” tandasnya. (*)
