Klaim Kemiskinan Ekstrem di PPU, DPRD Desak Pemerintah Pusat Perjelas Data
Anggota DPRD PPU, Syarifudin HR, ragukan klaim kemiskinan ekstrem di PPU. Ia minta pemerintah pusat pastikan data akurat dan relevan.
Penajam, intuisi.co – Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan dengan adanya klaim pemerintah pusat terkait kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. Namun, bagi Syarifudin HR, anggota DPRD PPU, data yang menyebut adanya kemiskinan ekstrem di PPU terkesan tak berlandaskan kondisi nyata di lapangan.
Syarifudin mengungkapkan kebingungannya akan lokasi yang disebut mengalami kemiskinan ekstrem, yang baginya muncul tanpa penjelasan mendetail. “Kalau bicara kemiskinan ekstrem di PPU, itu memang membingungkan—di mana sebenarnya tempat yang dimaksud?” ujarnya dengan nada heran. Ketika ia mencoba mengonfirmasi data tersebut melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU, data yang mereka peroleh justru bertentangan dengan klaim pusat.
Ia mengkritisi akurasi data tersebut, mempertanyakan metodologi yang dipakai pemerintah pusat dalam menilai wilayahnya. Menurutnya, data seperti ini seharusnya menggambarkan situasi nyata di lapangan agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan tepat sasaran.
Selain persoalan data, Syarifudin juga menggarisbawahi perlunya dasar hukum kuat untuk menjalankan program bantuan dari pemerintah. Meski DPRD kerap mendukung program, ia menuturkan bahwa beberapa inisiatif sulit diimplementasikan oleh dinas terkait karena ketidaksesuaian dengan kebijakan pusat. “Sering kali, program yang kami usung tidak sejalan dengan pemerintah pusat, sehingga dinas enggan melaksanakannya,” tuturnya.
Syarifudin mendesak klarifikasi dari pemerintah pusat serta evaluasi menyeluruh untuk memastikan akurasi data kemiskinan di PPU. Ia berharap adanya kerja sama antarpihak demi kesejahteraan masyarakat dan menekankan bahwa data yang valid adalah kunci kebijakan efektif.
Di akhir pernyataannya, Syarifudin juga menekankan pentingnya evaluasi program bantuan untuk memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Data yang valid adalah kunci kebijakan yang efektif,” pungkasnya penuh harap. (adv)
