Komisi III DPRD Kaltim Sorot Serapan DPUPR Kaltim yang Baru 7 Persen
Dinas PUPR Kaltim dalam sorotan setelah ratusan paket kegiatannya masih molor dari realisasi. Serapan OPD itu pun didapati baru 7 persen.
Samarinda, intuisi.co-Senin, 14 Juni 2021, Komisi III DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Dinas PUPR Kaltim. Dari RDP itu jua terungkap jika serapan anggaran OPD tersebut baru 7 persen.
Saat keseluruhan terdapat 640 paket pembangunan di Kaltim. Sebanyak 283 paket di antaranya dari Dinas PUPR Kaltim. Namun demikian, dari ratusan yang dikemukakan, ada sekitar 70 paket belum dilelang.
“Dari rapat dengar pendapat dengan Dinas PU dan Biro Adbang terkait progres serapan anggaran, serapan anggarannya baru 7 persen,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB tersebut, situasi itu sangat meresahkan. Pasalnya, serapan anggaran rendah bakal mengancam agenda pembahasan APBD Perubahan 2021. Apalagi saat ini telah memasuki pertengahan tahun. “Karena dasar untuk membahas anggaran perubahan adalah serapan,” sesal Syafruddin yang juga ketua DPW PKB Kaltim.
Dalam penjelasannya, DPUPR Kaltim menyebut jika perubahan regulasi dan penggunaan sistem elektronik Surat Setoran Pajak Daerah elektronik (eSSPD) membuat banyak administrasi harus disiapkan. Program asistensi yang tadinya di Bappeda pindah ke BPKAD juga menjadi faktor keterlambatan. Belum lagi terhadap kelengkapan masing-masing OPD yang lambat menyetor berkas persiapan lelang.
Jawaban ke DPRD Kaltim
Kepala DPUPR Kaltim, AM Fitra Firnanda, menyebut bahwa molornya proyek pembangunan dipicu banyaknya perubahan auran birokrasi. Proses lelang kegiatan pun banyak yang kemudian lambat.
“Ada SSH (standar satuan harga) dan SSB (standar satuan barang) yang mesti diisi dulu, baru bisa ditarik DPA (dokumen pelaksanaan anggaran),” urai Firnanda kepada awak media, selepas RDP di Lantai 1 Gedung E Kantor DPRD Kaltim tersebut.
Situasi itu diperburuk perubahan konsentras segmentasi proyek. Dari awalnya Rp2,5 miliar menjadi Rp15 miliar. Gurbenur Kaltim, Isran Noor, disebut telah mengeluarkan surat edaran untuk segmentasi pekerjaan konstruksi di bawah Rp15 miliar.
Meski demikian, ditegaskannya jika 640 paket pekerjaan yang ditarget, telah 283 dinyatakan selesai. Sedangkan lainnya masih proses persiapan lelang. “Kami masih optimistis bisa terlaksana,” pungkasnya. (*)
