Komisi IV DPRD Kaltim Sesalkan Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tak Sampai 10 Persen
Minimnya pagu anggaran Dinas Kesehatan Kaltim dalam APBD 2021 membuat sejumlah kegiatan ditekan. Termasuk peningkatan SDM yang mendesak.
Samarinda, intuisi.co – Rapat Komisi III dan Komisi IV DPRD Kaltim pada Senin, 26 Oktober 2020, turut diikuti Dinas Kesehatan Kaltim. Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan adalah pagu anggaran Dinas Kesehatan Kaltim yang dinilai sangat kecil.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid, menjelaskan bahwa pertemuan pada Senin tersebut, memang melibatkan mitra terkait masing-masing komisi. Dengan agenda terkait usulan anggaran pada ABPD 2021. Termasuk membahas kegiatan prioritas dan besaran anggaran yang dialokasikan.
Dari pertemuan itu, diketahui pagu anggaran Dinas Kesehatan Kaltim tahun depan hanya sekitar Rp267 miliar. Menurut Ely, alokasi tersebut masih sangat kecil. Mengingat peruntukan kesehatan dari pemerintah pusat mewajibkan anggaran 10 persen dari APBD. “Dan inilah yang belum tercapai,” sebut Ely Hartati Rasyid, selepas pertemuan di Gedung E Sekretariat DPRD Kaltim, Senin sore.
Dengan alokasi tersebut, beberapa kegiatan Dinas Kesehatan Kaltim pun harus mendapat penundaan. Termasuk pembangunan rumah sakit mata. Begitu juga rencana penambahan sumber daya manusia yang terpaksa harus ditekan. Kondisi tersebut dirasa sangat menyulitkan. Pasalnya, jumlah tenaga kesehatan di Kaltim masih dianggap minim.
Sebagai gambaran, per 31 Desember 2019, jumlah tenaga medis Kaltim terdata di Kementerian Kesehatan RI sebanyak 1673 orang. Sedangkan tenaga psikologi klinis 5 orang, 6485 keperawatan, 3333 kebidanan, 1101 kefarmasian, 454 kesehatan masyarakat, 297 kesehatan lingkungan, 309 gizi, 119 keterapian fisik, 315 keteknisian medis, 789 teknik biomedika, dan 6689 tenaga penunjang kesehatan. Seluruhnya tersebar di 290 unit kesehatan yang beroperasi se-Kaltim. Secara keseluruhan, SDM kesehatan di Kaltim berjumah 21.569 orang, sedangkan jumlah penduduk se-Kaltim berjumlah lebih 3 juta jiwa.
Pagu anggaran minim pun memberi dampak terhadap keberadaan UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) yang kekurangan biaya. Dari pagu anggaran Rp267 miliar tersebut, sejumlah kegiatan dikemukakan di antaranya urusan preventif lewat sosialisasi via spanduk dan lainnya. “Namun semua belum final, masih dalam bentuk usulan,” pungkas Ely. (*)
