Samarinda, Intuisi.co– Permasalahan kemacetan panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Samarinda menjadi fokus perhatian Romadhony Putra Pratama, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Romadhony mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, agar memberikan perhatian khusus terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pertamina. “Antrian panjang di SPBU, terutama pembelian BBM pertalite, menciptakan kemacetan di Samarinda, bahkan hingga jalan poros nasional,” ungkap Romadhony.
Legislator asal dapil Kota Samarinda ini juga memperingatkan akan adanya peningkatan jumlah penduduk seiring perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim pada 1 Januari 2024. “Kita akan menyambut warga dari luar Kaltim pada 1 Januari 2024, dan kita tidak ingin citra kita tercoreng oleh antrian panjang di jalan-jalan poros Kaltim,” kata Romadhony. Tantangan Distribusi BBM di Era Mobilitas Tinggi Panjangnya antrian di SPBU menggambarkan tantangan distribusi BBM di tengah era mobilitas tinggi.
Meskipun langkah-langkah infrastruktur telah diambil, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan permintaan BBM pertalite yang melonjak menciptakan hambatan baru. Solusi Terdepan Dalam mengatasi tantangan ini, Romadhony meminta Pj Gubernur Kaltim untuk segera mengambil langkah konkret.
Beberapa solusi dapat dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi BBM di Kota Samarinda Optimalkan Rute Distribusi: Kerjasama dengan Pertamina untuk memastikan rute distribusi yang optimal dan efisien agar kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa mengganggu lalu lintas.
Koordinasi dengan Pihak Terkait: Kolaborasi dengan kepolisian lalu lintas dan instansi terkait lainnya untuk mengelola lalu lintas dengan lebih efektif dan mencegah kemacetan yang berlarut-larut.
Infrastruktur yang Ditingkatkan: Evaluasi dan perbaikan infrastruktur jalan serta kapasitas SPBU guna menangani peningkatan permintaan dan mencegah antrian panjang.
Pendidikan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam upaya efisiensi penggunaan BBM dan mempromosikan alternatif ramah lingkungan. Implikasi Perpindahan IKN Dengan perpindahan IKN ke Kaltim pada 2024, Romadhony menyoroti kebutuhan akan persiapan matang dalam hal distribusi BBM dan mobilitas. Pj Gubernur Kaltim diharapkan dapat memimpin perencanaan strategis untuk menghadapi lonjakan kebutuhan ini.
Langkah Konkrit dan Tanggap Darurat Untuk menghadapi masalah ini secara efektif, Romadhony mendesak Pj Gubernur Kaltim dan Pemprov Kaltim untuk segera merumuskan rencana tanggap darurat dan langkah-langkah jangka panjang. Beberapa langkah konkrit yang dapat diambil
Koordinasi Aktif: Pemprov Kaltim harus aktif berkoordinasi dengan Pertamina, pihak kepolisian, dan pihak terkait untuk mengamankan distribusi BBM. Pengembangan Kebijakan: Perlu adanya pengembangan kebijakan distribusi BBM yang responsif dan efisien untuk menghadapi perubahan dinamika kebutuhan.
Teknologi dan Inovasi: Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mengelola distribusi BBM, seperti sistem monitoring real-time, dapat membantu mengoptimalkan proses. Kesimpulan Antrian panjang di SPBU Kota Samarinda memerlukan respons yang cepat dan efektif dari Pj Gubernur Kaltim dan Pemprov Kaltim. Dalam menghadapi lonjakan mobilitas dan permintaan BBM yang diantisipasi, tindakan proaktif dan sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi bahan bakar di wilayah ini. Romadhony menekankan pentingnya mengatasi permasalahan ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan nyaman bagi warga Samarinda. (DPRDKALTIM/ADV/CRI).
