KORPRI Kukar Siapkan Bantuan Hukum hingga Program Kesejahteraan Pegawai

intuisi

29 Okt 2026 15:45 WITA

ASN
Sunggono resmi Menjabat ketua KORPRI Kukar 2026–2031. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- Perlindungan hukum, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan profesionalisme aparatur menjadi agenda utama Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk lima tahun ke depan.

Komitmen tersebut mengemuka setelah Sunggono resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kukar masa bakti 2026–2031 di Ruang Martadipura Bappeda Kukar, Kamis (29/10/2026).

Pengukuhan dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kaltim, Sri Wahyuni. Prosesi tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan pataka KORPRI sebagai simbol dimulainya kepengurusan baru.

Dalam arahannya, Sri Wahyuni menekankan bahwa pergantian kepengurusan tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung anggota sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

“Momentum ini adalah awal untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan perlindungan nyata bagi anggota. Kita ingin KORPRI menjadi rumah yang membanggakan bagi ASN sekaligus memberi manfaat konkret bagi masyarakat dan daerah,” ungkap Sri Wahyuni dengan penuh optimisme.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Kukar sekaligus membacakan amanat Bupati Aulia Rahman Basri, Sunggono menegaskan bahwa KORPRI harus menjalankan peran yang lebih nyata dalam kehidupan aparatur sipil negara (ASN).

Organisasi tersebut diharapkan tidak hanya aktif dalam upacara, peringatan hari besar, atau kegiatan olahraga, tetapi juga hadir ketika anggota membutuhkan pendampingan dan dukungan.

KORPRI, menurutnya, perlu menjadi wadah inklusif yang memberikan ruang bagi seluruh pegawai untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan potensi, serta memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan. Peran tersebut harus menjangkau anggota tanpa membedakan golongan maupun jabatan.

“Tata kelola organisasi harus bertransformasi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dievaluasi secara berkala. Kita ingin KORPRI benar-benar dirasakan manfaatnya saat anggota menghadapi persoalan maupun membutuhkan motivasi,” lugas Sunggono.

Selain pembenahan tata kelola, netralitas ASN juga menjadi perhatian dalam kepengurusan baru. Sunggono mengingatkan bahwa aparatur harus tetap menjaga profesionalisme di tengah dinamika sosial dan politik. KORPRI diharapkan mampu memperkuat persatuan serta memastikan ASN menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara adil.

Salah satu agenda strategis periode 2026–2031 ialah memperkuat perlindungan hukum bagi anggota melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI. Upaya ini ditujukan untuk memberikan pendampingan kepada ASN yang menghadapi persoalan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

Pendampingan tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum bukan dimaksudkan untuk membebaskan aparatur dari tanggung jawab, melainkan memastikan anggota yang menjalankan tugas sesuai prosedur memperoleh pendampingan yang layak.

“Perlindungan hukum bukan berarti memberi kekebalan atau membenarkan kesalahan. Namun, ASN yang sudah bekerja sesuai prosedur dan aturan berhak mendapatkan pendampingan yang layak agar mereka bisa bekerja dengan tenang,” tegasnya.

Di luar aspek hukum, pengurus KORPRI Kukar juga menyiapkan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan anggota. Rencana tersebut mencakup dukungan sosial bagi aparatur yang tertimpa musibah, fasilitas pendidikan, penguatan koperasi pegawai, serta akses terhadap perumahan yang layak.

Program-program itu diharapkan memperkuat fungsi organisasi sebagai wadah perlindungan dan peningkatan kesejahteraan ASN, bukan sekadar struktur formal dalam birokrasi.

Apresiasi Kinerja Disinergikan dengan Program Daerah

Pengembangan kompetensi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur turut masuk dalam agenda kepengurusan baru. KORPRI Kukar berencana menyiapkan program penghargaan bagi ASN yang menunjukkan prestasi, menghasilkan inovasi, serta menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.

Program penghargaan tersebut akan disinergikan dengan Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Bentuk apresiasi tidak terbatas pada hadiah materi, tetapi juga dapat berupa pengakuan resmi, kesempatan pengembangan kompetensi, dan publikasi praktik baik yang dapat menjadi contoh bagi aparatur lainnya.

“Semoga pengurus segera memperkuat konsolidasi hingga unit perangkat daerah. Koordinasi yang solid diperlukan agar program organisasi dapat dijalankan secara terarah dan menjangkau anggota secara merata,” tutup Sunggono.

Kepengurusan KORPRI Kukar 2026–2031 diharapkan mampu membangun organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan ASN, memperkuat perlindungan dan kesejahteraan anggota, serta mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!